Ankara, Gatra.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuturkan pada Kamis (26/12), pihaknya akan mengirim pasukan ke Libya atas permintaan Tripoli pada bulan depan. Hal ini menempatkan konflik negara Afrika Utara itu di tengah gesekan regional yang lebih luas sebagaimana dilansir Reuters.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui secara internasional di Tripoli telah berjuang menangkis serangan pasukan Jenderal Khalifa Haftar, yang telah didukung Rusia, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania. Seorang pejabat di Tripoli telah mengonfirmasi permintaan resmi terhadap dukungan militer Turki di udara, di darat, dan di laut.

Pejabat  yang meminta untuk tidak disebutkan namanya tersebut, berbicara setelah Menteri Dalam Negeri GNA, Fathi Bashagha, menyarankan dalam komentar kepada wartawan di Tunis bahwa tidak ada permintaan seperti itu telah dibuat. Pasukan Haftar, yang berbasis di Libya Timur, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Menurut keterangan seorang diplomat, Pejuang Haftar telah gagal mencapai pusat Tripoli, tetapi telah membuat keuntungan kecil dalam beberapa pekan terakhir di pinggiran selatan ibu kota dengan bantuan pejuang Rusia dan Sudan, serta drone yang dikirim UEA.

Drone buatan Cina telah memberikan Haftar "keunggulan udara lokal" karena mereka dapat membawa delapan kali lebih berat bahan peledak daripada drone yang diberikan kepada GNA oleh Turki serta juga dapat menutupi seluruh Libya, berdasarkan laporan PBB pada bulan November.

Bulan lalu, Ankara menandatangani dua perjanjian terpisah dengan GNA, yang dipimpin oleh Fayez al-Serraj. Salah satu upayanya mengenai kerja sama keamanan dan militer dan satu lagi mengenai batas laut di Mediterania timur.

Kesepakatan maritim mengakhiri isolasi Turki di Mediterania Timur karena merampas eksplorasi energi lepas pantai yang telah membuat khawatir Yunani dan beberapa tetangga lainnya. Kesepakatan militer akan menjadikan Libya satu-satunya sekutu Turki di wilayah itu.

"Karena ada undangan (dari Libya) sekarang, kami akan menerimanya," kata Erdogan kepada anggota Partai AK yang dipimpinnya dalam pidatonya. "Kami akan meletakkan RUU tentang pengiriman pasukan ke Libya dalam agenda segera setelah parlemen dibuka."

Selanjutnya, undang-undang akan disahkan sekitar 8-9 Januari yang akan membuka pintu untuk penempatan pasukan.

Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Gedung Putih mengatakan, kedua pemimpin "menolak eksploitasi asing" mengenai Libya.

"Para pemimpin sepakat bahwa partai harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk menyelesaikan konflik sebelum rakyat Libya kehilangan kendali atas para aktor asing," kata Gedung Putih. Mesir dilaporkan mendukung pasukan Haftar, sementara Washington telah menyerukan semua pihak untuk menurunkan dan memperingatkan tentang meningkatnya keterlibatan Rusia.

Selama berminggu-minggu, Ankara telah menandai kemungkinan misi militer di Libya, yang selanjutnya akan memperluas pasukan bersenjatanya kurang dari tiga bulan setelah meluncurkan serangan ke Suriah timur laut terhadap milisi Kurdi.

Berdasarkan laporan PBB yang dilihat oleh Reuters bulan lalu, Turki telah mengirim pasokan militer ke GNA, meskipun ada embargo senjata PBB.

Erdogan mengunjungi Tunisia pada Rabu (25/12) untuk membahas kerja sama untuk kemungkinan gencatan senjata di negara tetangga Libya dan mengatakan pada Kamis bahwa Turki dan Tunisia telah setuju untuk mendukung GNA.

Kepresidenan Tunisia mengatakan pada hari Kamis bahwa negara itu tidak akan pernah bergabung dengan aliansi atau koalisi apa pun dan akan mempertahankan kedaulatan atas semua wilayahnya, dalam tanggapan yang jelas terhadap komentar Erdogan.

Moskow telah menyuarakan keprihatinan atas tibdakan Turki untuk mendukung GNA. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara kepada Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte pada hari Kamis dan mereka sepakat krisis harus diselesaikan secara damai, kata Kremlin.

Erdogan menegaskan Turki tidak akan tinggal diam atas keneradaan tentara bayaran dari kelompok Wagner yang terkait dengan Kremlin sebagai pendukung Haftar.

"Rusia ada di sana dengan 2.000 Wagner (pejuang)," kata Erdogan pada hari Kamis, juga merujuk kepada sekitar 5.000 pejuang dari Sudan di Libya. Apakah pemerintah resmi mengundang mereka? Tidak."

"Mereka semua membantu seorang baron perang (Haftar), sedangkan kami menerima undangan dari pemerintah negara yang sah. Itu perbedaan kita," katanya.

Tentara Nasional Libya Haftar telah berusaha sejak April untuk mengambil Tripoli dari GNA, yang didirikan pada 2016. Kondisi ini menyusul kesepakatan yang diperantarai PBB. Berdasarkan laporan PBB, UEA, Mesir, dan Yordania telah bertahun-tahun memberikan dukungan militer bagi pasukan Haftar. Meski, tidak ada satu pun negara yang mengonfirmasi hal ini.

Tentara bayaran Rusia telah memberikan tekanan lebih besar pada GNA dan "mempercepat pro quo quid ini antara Tripoli dan Ankara," kata Sinan Ulgen, seorang mantan diplomat Turki dan ketua think tank untuk Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri.

"Jadi pengerahan pasukan harus segera terjadi, tetapi risikonya adalah Turki tersedot ke dalam permainan militer di mana satu-satunya jalan adalah lebih banyak keterlibatan dan eskalasi," katanya.

Pejabat Turki dan Rusia mengadakan pembicaraan di Moskow minggu ini untuk mencari kompromi tentang masalah Libya dan Suriah, di mana Rusia mendukung Presiden Bashar al-Assad.

Di Mediterania, Turki berselisih dengan Yunani, Siprus, Mesir, dan Israel terkait hak atas sumber daya di lepas pantai pulau Siprus yang terbagi. Athena mengatakan, kesepakatan maritim Ankara dengan Tripoli melanggar hukum internasional.