_saat_berbicara_di_sidang_PBB_(Screenshot_Video)1_thumb.jpg "TPNPB OPM Apresiasi Kehadiran John Anari di Sidang Umum PBB Perjuangkan pembebasan Papua")
_thumb.png "Kejagung Sita Smelter Timah, Pakar Hukum UI: Pengangguran Terbuka Makin Parah")
Jakarta, Gatra.com - Pengamat Ekonomi, Anthony Budiawan mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi terjadi peningkatan kemiskinan. Bahkan, ia menyebut pendapatan perkapita di beberapa daerah setara dengan rakyat termiskin di dunia.
"Jadi itu sama dengan kita setara dengan Ethiopia dan lainnya. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ini menjadi tantangan yang sangat besar sekali," tuturnya di Jakarta, Selasa (31/12).
Ia menyebut, apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami penurunan.
"Sekarang pun pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5%. Apa yang terjadi di situ, neraca perdagangan defisit meningkat tajam. [Ini merupakan] rekor terburuk di 2018, dengan Rp8,57 miliar defisit neraca perdagangan," katanya.
Malahan, ia menilai, Jokowi sebagai seorang presiden yang memiliki wewenang, malah mengeluarkan pernyataan yang tidak bermakna. Padahal, ia seharusnya memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"[Jokowi bilang] Saya akan kejar dan hajar penghambat investasi. Ini adalah statement yang menghasilkan kurang bermakna. Seharusnya disertai [beberapa] tindakan yang lebih baik. Bagaimana mengurangi defisit neraca perdagangan dan sebagainya," tegas Anthony.
Bahkan, ia menilai, tidak akan terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam periode kedua pemerintahan Jokowi ini. Menurutnya, pemerintah salah mengambil fokus permasalahan ekonomi yang harus diselesaikan.
"Paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai jilid 16, pada waktu term pertama Pak Jokowi itu tidak berhasil karena salah arah. [Pemerintah] menargetkan investasi, padahal masalah kita adalah daya beli," tutupnya.
