Jakarta, Gatra.com - Sekjen Korsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, Pemerintah saat ini sedang menjalankan agenda besar dalam konteks memperbaiki ketimpangan reformasi agraria dan penyelesaian konflik.
Maski begitu, kenyataan di lapangan, konflik agraria masih terus terjadi. Khusus 2019 ditandai dengan tahun politik, yang mana perdebatan reforma agraria sempat mengemuka.
"Di penghujung tahun 2019, masyarakat berhadapan dengan DPR RI bersama Pemerintah perihal RUU Pertanahan," kata Dewi Sartika pada saat diskusi 'Catatan Akhir Tahun 2019 KPA, Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penanganan Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan', di Cemara 6 Galeri Museum, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/1).
Kartika berujar, di penghujung 30 September 2019 RUU Pertanahan batal disahkan. Pasalnya, RUU Pertanahan ini akan memperbanyak, memperparah situasi ketimpangan dan konflik agraria dilapangan.
Sementara itu, Ketua Dewan KPA Iwan Nurdin menyatakan Reforma Agraria Jokowi, pada tahun 2019 dianggap brutal. Pasalnya, kerja Reforma Agraria belum maksimal, justru malah terlihat brutal.
"Catatan penting (Reforma Agraria Jokowi) tahun 2019 adalah brutalitas" ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan menyebut konotasi 'Brutalitas' yang dimaksudkannya adalah kerja aparat pemerintahan yang belum bisa menyelesaikan banyak masalah agraria di Indonesia.
Iwan menambahkan, pemerintah menyediakan banyak kanal untuk pelaporan masyarakat terkait persoalan agraria. Namun, kenyataanya mereka tidak bisa menyelesaikan.
"Konflik agraria di Idonesia ini hampir tidak ada penyelesainnya. Jalur laporannya banyak, ada Komnas HAM, Mabes Polri, Pemda, DPR RI, tapi tidak ada yang mampu menyelesaikan. Kita seperti terus mengulang kejadian, terus menerus mengulang," ucap Iwan.
"Terdapat brutalitas yang luar biasa. Baik yang diakibatkan oleh konflik agraria, akibat aparat, dan sebagainya. Ini penting agar situasi ini tidak berulang," pungkasnya.
