Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKS, Sukamta menyatakan pihaknya akan mengundang sejumlah pihak untuk mengadakan rapat terkait persoalan di Laut Natuna. Rencananya rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis (16/1) mendatang.
"Komisi I kami rencanakan untuk mengundang semua stakeholder, Kemenlu, Kemenhan, Panglima TNI, BIN dan Bakamla untuk tahu detil persoalan yang berkembang secara teknis sebab statement Bakamla dengan TNI ada perbedaan-perbedaan sedikit dan kita ingin tahu dulu persoalannya dan DPR intinya siap berikan backup politik," ujarnya di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization, Jalan Warung Jati Timur Raya, Jakarta Selatan, Senin (13/1).
Baca juga: Soal Natuna, Moeldoko; Wilayah Itu Tidak Boleh Kosong!
Dia menyebut ada beberapa persoalan dalam regulasi yang mengatur soal keamanan laut Indonesia. Menurutnya beberapa aturan yang ada bersifat abu-abu sehingga membingungkan siapa yang sesungguhnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan laut.
"Satu soal hukum ada 24 UU dan 2 PP tentang keamanan laut. Jadi agensinya banyak sekali tapi tugasnya tidak pernah jelas. Siapa sih yg ditugasi kemaanan laut? Selama ini masih terus saling berebutan," tuturnya.
Sukamta berharap kedepannya segera ada kejelasan regulasi yang mengatur pihak mana yang akan menjadi leading sector keamanan laut. Dengan demikian, dia meyakini keamanan laut NKRI dapat menjadi lebih kuat.
Baca juga: Pengamat: Kapal Cina di Natuna jadi Ujian Buat Kabinet Baru
Sementara itu, dia berandai-andai jika Bakamla yang ditugasi sebagai leading sector keamanan laut, maka dia menilai perlu adanya penguatan di instansi tersebut.
"Kalau Bakamla yang ditugasi kita harap Bakamla diperkuat. Jadi Bakamla ini juga selain gak jelas penugasannya, kantornya juga belum jelas, armadanya juga demikian. Kasih armada cukup, sumber daya cukup untuk mengamankan. Ini secara strategis ke depan," imbuhnya.
