Jakarta, Gatra.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan, bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Laut Natuna untuk memastikan seluruh aparat bisa menjalankan tugas dengan baik. Sekaligus, memastikan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) hak berdaulat negara tidak terganggu. 

"Di sana adalah hak berdaulat. 200 mil adalah kedaulatan negara. Semua kapal boleh lewat tetapi tidak boleh atau dilarang eksploitasi sumber daya alam di situ. Karena hanya indonesia saja yang boleh," kata Moeldoko ditemui awak media di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (9/1). 

Maka dari itu, Moeldoko menegaskan, jika ada kapal asing yang memasuki wilayah perairan Laut Natuna dan melakukan kegiatan fishing maka Indonesia memiliki kewajiban membela dan mengusir kapal asing tersebut. "Caranya pendekatan keamanan melalui Bakamla," ucapnya. 

Eks Panglima TNI ini menambahkan, dengan hadirnya Presiden, dilaporkan Panglima TNI, telah ada  pergerakan kapal keluar dari wilayah situ. Untuk itu, ia berharap Masyarakat paham bahwa persoalan di Natuna dengan Tiongkok sudah selesai. "Ini kan berkat upaya yang dilakukan Bakamla dan TNI Angkatan Laut sesungguhnya persoalan bisa di atasi. Wilayah itu tidak boleh kosong bisa mendatangkan nelayan dari pantura," jelasnya.  

Lebih jauh, Moeldoko menyatakan, adanya permasalahan di Laut Natuna dengan Tiongkok, tidak mengganggu hubungan kedua negara. Termasuk, soal investasi. "Tidak ada-lah (menganggu soal investasi)," pungkasnya.