Karanganyar, Gatra.com - Pemeritah Kabupaten Karanganyar mengalokasikan anggaran tak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat kebencanaan pada 2020 sebesar Rp2,5 miliar.
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Bambang Djatmiko menilai, jumlah anggaran tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat selama tahun 2020. Anggaran tersedia meliputi belanja tak terduga, Bantuan Sosial (Bansos) korban bencana alam dan dana on call. Jumlah itu masih ditambah keuangan Pemprov dan pemerintah pusat jika kurang dalam menangani kebencanaan.
"Pada tahun 2020, disediakan belanja tak terduga Rp 2,5 miliar. Dana ini dicairkan melalui mekanisme Bupati Karanganyar. Bisa dikeluarkan saat urgen untuk kebencanaan," katanya, saat ditemui Gatra.com di ruang kerjanya, Selasa (14/1).
Dijelaskannya, BPBD diberi tugas membagikan bantuan sosial ke korban bencana alam senilai Rp 500 juta. Para korban yang berhak menerima dengan kriteria hunian rusak berat, sedang dan ringan. Pusat data dan operasional (Pusdalops) akan mengkasifikasikannya dengan waktu kejadian per tiga bulan. Jumlah anggaran bansos pada tahun ini menurun dibanding tahun lalu Rp 1 miliar.
"Meski menurun jumlah bansosnya, namun bisa ditambah di anggaran perubahan apabila kurang," lanjutnya.
Di tahun ini, BPBD dijatah anggaran kesiapsiagaan Rp 320 juta untuk membeli logistik dan peralatan kedaruratan bencana. Bambang mengatakan, pemprov Jawa Tengah siap menyalurkan tambahan logistik.
Terkait pengadaan barang, BPBD akan membeli dua unit perangkat early warning syatem (EWS) outdoor. Fungsi perangkat itu untuk mengukur curah hujan dan pergerakan tanah. "Ada dua alat masing-masing Rp 50 juta. Akan dipasang di lokasi rawan longsor. Lokasinya belum ditentukan," katanya.
Ia meminta pemerintah desa ikut menganggarkan untuk pengurangan risiko bencana. Ia menyontohkan kekeringan pada 2019 mencakup lima kecamatan. Penyaluran air bersih mencapai 3,255 juta liter. "APBDes didorong pembuatan sumur dalam di lokasi-lokasi kekeringan," katanya.
