Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Komisi Antirasuah memanggil dua saksi dalam kasus pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer Untuk Madrasah Tsanawiyah dan Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011.
Kedua saksi yakni mantan Kabiro Perencanaan Sekjen Kementerian Agama RI Syamsuddin dan VP Bisnis strategic PT. Pramundo Ikat Nusantara, Thomas Idi Kurniadi. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM (Undang Sumantri)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (29/1).
Untuk diketahui, KPK menetapkan Undang Sumantri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag, sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Tersangka USM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag mendapat arahan agar untuk menentukan pemenang paket-paket pengadaan pada Dirjen Pendis tersebut, sekaligus diberikan daftar pemilik pekerjaan," ujar Wakil Ketua KPK saat itu, Laode Muhammad Syarif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin (16/12).
Pada Oktober 2011, Tersangka selaku PPK menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Spesifikasi Teknis Laboratorium Komputer MTs yang diduga diberikan oleh PT. CGM yang ditawarkan paket pekerjaan tersebut.
"Setelah lelang diumumkan, PT CGM menghubungi rekanannya dan meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang dengan kesepakatan ”biaya peminjaman” perusahaan. Pada bulan November 2011, diduga terjadi pertemuan untuk menentukan pemenang dan segera mengumumkan PT. BKM sebagai pemenang," kata Laode.
Pada Desember 2011 dilakukan pembayaran atas Peralatan Laboratorium Komputer MTs Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp27,9 Milyar. Dugaan kerugian keuangan negara setidaknya Rp12 Milyar.
"Selama bulan Oktober 2011 diduga telah terjadi pertemuan-pertemuan antara beberapa pihak untuk menentukan pemenang dalam pengadaan. Saat pengadaan diduga terdapat permintaan agar proyek “dijaga” untuk menentukan pemenang lelang," jelas Laode.
Kemudian pada November 2011, Tersangka Undang menetapkan dan menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kedua proyek tersebut. Nilai HPS diduga disesuaikan dengan nilai penawaran yang sudah dapat memfasilitasi jatah untuk pihak “Senayan” dan pihak Kemenag saat itu.
"Tanggal 17 November 2011 Tim ULP mengumumkan pemenangnya yaitu PT TELKOM. Pada Desember 2011 dilakukan pembayaran total Rp56,6 Milyar untuk kedua proyek tersebut. Dugaan kerugian keuangan negara setidaknya adalah Rp4 Milyar," imbuh Laode.
Atas perbuatannya, Undang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Catatan redaksi
Sebelumnya judul berita ini "KPK Periksa Kabiro Perencanaan Sekjen Kemenag". Setelah mendapatkan koreksi dari pihak Kemnterian Agama, maka judulnya berubah menjadi "KPK Periksa Mantan Kabiro Perencanaan Sekjen Kemenag". Dari penjelasan Kementerian Agama, Kabiro Perencanaan Sekjen Kemenag saat ini adalah Ali Rokhmad yang bertugas sejak 2017. Sementara yang diperiksa KPK sebagai saksi adalah mantan Kabiro Perencanaan Sekjen Kemenag Syamsudin yang pensiun sejak 2014. Demikian pelurusan berita ini dibuat.
