Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut "terbawa perasaan" alias baper. Sikap itu dinilai, setelah SBY menulis uraian panjang soal kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya di laman Facebook pribadinya beberapa hari lalu. Namun, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, membantah anggapan itu.

SBY memang sempat menuliskan tuduhan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk Jiwasraya yang disebut memiliki niat kurang baik karena menargetkan penjatuhan terhadap sejumlah menteri. Herman bahkan juga mengkritisi penggunaan kata baper dalam sebuah judul diskusi bertajuk, "SBY Bicara Jiwasraya, Baper?"

"Saya ingin mengkritisi judul hari ini, kenapa selalu pak SBY disebut baper, padahal kalau melihat substansi yang dituangkan dalam artikel itu bisa ditangkap secara positif," ujar Herman dalam diskusi di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (2/2).

Herman mengatakan, yang disampaikan SBY mengenai pansus Jiwasraya melalui tulisan panjang di Facebook berdasarkan pengalamanan kepemimpinan Presiden ke-6 RI tersebut. Dalam kepemimpinannya di pemerintahan selama dua periode tersebut sudah terbentuk sejumlah pansus.

"Dari seorang Presiden ke-6, 10 tahun punya pengalaman panjang, pernah ada krisis dan kemudian bisa diselesaikan. Pernah empat kali ada pansus dalam pemerintahannya dan kemudian secara baik dalam sebuah artikel supaya kalau pun ramai keinginan ke pansus tentu kita harus menyasar pada substansi bukan menyasar target-targetan," kata Herman.

Sebelumnya, SBY melalui laman Facebook resminya menyampaikan padangan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir mencapai Rp13,7 triliun. Menurut SBY, kasus PT Asuransi Jiwasraya dan skandal jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.

"Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas-desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk," tulis SBY, Senin (27/1).

Bahkan SBY menyebut selain Jiwasraya dan Asabri, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain juga disebut memiliki permasalahan keuangan yang serius. SBY pun menyinggung soal adanya perbedaan pendapat di DPR terkait pembentukan panitia khusus DPR atau panita kerja tingkat komisi.

"Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus," tulisnya.