Jakarta, Gatra.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan penghentian kekerasan atau pelecehan di lingkungan pendidikan harus diselesaikan secara tegas dan tidak boleh abu-abu.
Nadiem mengatakan dalam opini pribadinya terlepas posisinya sebagai Mendikbud, harus diselesaikan dengan pengeluaran pelaku dari instansi atau lembaga yang bersangkutan.
"Kalau ada yang terbukti melakukan. Pandangan saya secara personal, bukan sebagai pembuat kebijakan, kalau ada yang terbukti apapun itu baik kekerasan atau pelecehan seksual itu terjadi, itu harus tidak ada abu-abunya. Harusnya [Pelaku] langsung dikeluarkan. itu opini saya sebagai Nadiem Makarim," jelas Nadiem saat ditemui di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Baca juga: Cabuli Siswi, Pembina Pramuka Berkilah demi Kasih Sayang
Sementara itu, jika ditanyai mengenai implementasinya Nadiem mengatakan penegakan bukan hanya berujung di Pemerintah Daerah (Pemda) namun Pemerintah Pusat harus juga bisa melakukan sesuatu untuk memberikan sebuah animo dukungan ataupun bentuk payung hukum.
"Itu yang sedang kami kaji. Kan juga sudah ada beberapa Undang-Undang yang sudah ada. Undang-Undang pencegahan pelecehan juga sudah. Bagaimana optimalisasi operasional implementasi itu, Sedang kami kaji lagi. Karena topik-topik seperti ini atau misalnya topik materi radikalisme atau ideologi yang melawan Pancasila yang itu semua hal-hal yang harusnya ada kriteria kartu merah," jelas Nadiem.
Lebih lanjut, Nadiem mengaku untuk peraturan internal Kemendikbud, dirinya mengaku belum menemukan instrumen tepat. Menurut Nadiem, yang paling penting adalah hasil akhirnya.
"Jadi, jangan pilih instrumennya dulu. Kita lihat apa yang akan menciptakan hasil yang kita inginkan, baru kita turun dari situ menciptakan apakah itu dalam regulasi? Apakah itu sanksi? Apakah itu bekerja dan kementerian lain itu yang masih belum. Tapi itu sudah jelas suatu hal yang bikin saya luar biasa sedihnya bahwa ini bisa terjadi, dan secara skala yang besar," pungkas Nadiem.
