Batanghari, Gatra.com - Komisioner Bawaslu Kabupaten Batanghari, Jambi, Iskandar mengatakan, Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Kabupaten Batanghari berada pada urutan 94 nasional dari 261 kabupaten/kota peserta Pilkada serentak 2020.
"IKP launching 25 Februari 2020 dihadiri Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin. Khusus Kabupaten Batanghari, IKP telah bergulir disusun Bawaslu RI bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti KPU dan pihak kepolisian," kata Iskandar dalam konferensi pers, Kamis (27/2) di Kantor Bawaslu Batanghari.
Penyusunan IKP telah berlangsung sejak Oktober 2019 hingga launching 25 Februari 2020. Total kabupaten/kota peserta Pilkada serentak berjumlah 261 dan 9 provinsi. Iskandar berujar tujuan penerbitan IKP untuk menyediakan data analisis dan rekomendasi bagi pengawas pemilu dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota.
"Selain itu sebagai upaya pencegahan dan pemetaan terhadap penyelengara pemilu terkait dengan kerawanan yang mungkin bisa saja terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada kali ini. Selain itu juga sebagai langkah awal mungkin pihak-pihak terkait ada yang ingin membutuhkan data-data ini ataupun hasil dari IKP ini, khusus terkait dengan penyelenggara pemilu," ujarnya.
Dalam menentukan IKP, kata Iskandar, Bawaslu RI menggunakan teori Six Sigma yang kategorinya berdasarkan susunan level. Level ini berjumlah enam. Level 1 dan 2 dikatakan dengan level kerawanan rendah. Level 3 dan 4 kerawanan sedang serta level 5 dan 6 dikatakan level kerawanan tinggi.
"Untuk instrumen dimensinya terdiri dari pariabel kerawanan pemilu dalam dimensi konteks sosial politik. Kemudian dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan terakhir dimensi partisipasi politik," ucapnya.
Dari empat dimensi ini dijabarkan kedalam 162 indikator. Jadi, dalam pengumpulan datanya pertanyaan berjenis YA atau TIDAK. Jikalau pertanyaan dijawab YA, maka diwajibkan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
"Misal, Bawaslu pernah menangani pelanggan dan diminta softcopy untuk dikirim ke Bawaslu RI. Begitu juga terkait pemberitaan. Misal, pada Pilkada 2015 lalu ada semacam sengketa hasil pilkada, kita lampirkan dalam bentuk berita, baik itu berita online maupun berita media cetak," katanya didampingi Komisioner Bawaslu, Andi Kurnia.
Kabupaten Batanghari secara urutan kerawanan berada dalam posisi 94 urutan Nasional dari 261 kabupaten/kota peserta Pilkada serentak 2020. Kalau dari segi level, kata Iskandar, Kabupaten Batanghari berada pada level 4 dalam ketegori sedang.
"Skor IKP Kabupaten Batanghari 52,19. Kemudian dibagi dalam klasifikasi dimensi konteks sosial politik 49,06. Selanjutnya penyelenggara pemilu yang bebas dan adil 41,84 dan kontestasi 69,61 serta partisipasi politik 50,10," ujarnya.
Penilaian tertinggi adalah dimensi kontestasi. Artinya, kontestasi ada sub bagian dimensi berjumlah tiga. Pertama hak politik, kedua proses pencalonan dan ketiga kampanye calon. Dari tiga sub dimensi ini, Kabupaten Batanghari indeks tertinggi nilainya dibanding dengan dimensi-dimensi lain.
"Maka setelah didapatkan penilaian dari sub dimensi, pada rata-rata dengan empat dimensi itu, maka diperoleh skor IKP 52,19," ucapnya.
