Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini tengah menyusun sebuah platform guna memastikan data tentang siswa dan sekolah tersebut benar-benar akurat. Hal tersebut menjadi penting demi melaksanakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono, paska Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Kemenko PMK bersama Kemendikbud, Kemenkeu, dan Kemenag.
"Tadi Mendikbud menyampaikan adanya kebijakan baru supaya pemanfaatan anggaran langsung ke sekolah. Jadi, kedepan mestinya semua anggran langsung ke sekolah termasuk untuk kepentingan rehabilitasi sekolah. Sekarang [Kemendikbud] sedang menyusun platform untuk memastikan, yang paling utama itu data tentang siswa dan sekolah itu akurat," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (4/3).
"Karena jangan sampai ketika dana bos disalurkan ke sekolah, lalu karena basisnya jumlah siswa, maka tiba-tiba jumlah siswa melonjak, nah ini tidak boleh," Tambahnya.
Demi mencegah adanya peningkatan jumlah data siswa yang berpotensi timbul kecurangan, Kemnko PMK meminta Kemendikbud dan Kemenag memastikan keakuratan data Dapodik dan NISN.
"Kita ingin ini pastikan betul, supaya jangan muridnya bertambah. Kasusnya kan sama dengan program lain, kalo basisnya dari jumlah orang, maka tiba-tiba jumlahnya naik. Jangan sampai ada siswa yang sudah lulus tadi, tidak segera dikeluarkan di Dapodik," Jelas Agus.
Agus juga memastikan Mendikbud Nadiem selalu mengembangkan sistem Dapodiknya. Hal tersebut disampaikan bahwa sedang Kemendikbud membangun platform terintegrasi.
"Platform itu untuk mendata berbagai komponen, siswa atau guru setidaknya. Sehingga, tahun depan patternnya udah siap. Sehingga, channeling fund mekanismnya akan makin baik," pungkasnya.
