Jakarta, Gatra.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasona Hamonangan Laoly, mengatakan, penghargaan yang diraih Kemenkum HAM sebagai kementerian dengan kinerja anggaran 2019 terbaik harus menjadi pelecut semua pegawai untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

"Saya harapkan juga penghargaan ini menjadi tambahan semangat untuk mengelola anggaran di tahun-tahun ke depan," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4).

Kemenkum HAM) mendapat penghargaan sebagai kementerian negara dengan kinerja anggaran 2019 terbaik setelah menempati posisi teratas dalam kategori kementerian negara atau lembaga dengan pagu anggaran besar atau di atas Rp10 triliun.

Kemenkum HAM mendapatkan insentif sebesar Rp100 miliar dan langsung dikurangkan dengan ketetapan penghematan di Kemenkum HAM, yang semula Rp795 miliar menjadi Rp695 miliar.

Pada kategori pagu anggaran besar, Kementerian Keuangan berada pada peringkat kedua dan menerima insentif Rp80 miliar. Untuk posisi ketiga diraih Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan mendapat insentif Rp70 miliar.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi yang terbaik pada kategori pagu anggaran sedang yakni Rp2,5–10 triliun. Kemudian, Badan Tenaga Nuklir Indonesia menerima penghargaan tertinggi di kategori pagu anggaran kecil yakni di bawah Rp 2,5 triliun.

Penetapan Kemenkum HAM sebagai kementerian dengan kinerja anggaran 2019 terbaik tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan No. 154/KMK.02.2020 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga Penerima Insentif dan Besaran Insentif Tahun Anggaran 2020 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019.

"Selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah memperlihatkan kemampuannya dalam melaksanakan, mengelola, dan mengatur keuangan secara efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang ada,"kata Yasona.

Menurutnya, penghargaan ini tentu merupakan prestasi yang baik. Ia mengharapkan semua pegawai mempertahankannya, termasuk dalam pengelolaan yang transparan dan akuntabel demi kepentingan kinerja kementerian dan kepentingan terbaik rakyat.

"Saya harapkan juga penghargaan ini menjadi tambahan semangat untuk mengelola anggaran di tahun-tahun ke depan," katanya.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan transformasi yang terus dilakukan Kemenkum HAM terkait pengelolaan anggaran. Sejak 2015, Kemenkum HAM berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) 4 kali berturut-turut.

"Semua kerja keras menggunakan serta mengelola anggaran ini tak lain karena kami sadar betul bahwa ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan hingga sekecil-kecilnya," ujar Yasonna.