Jakarta, Gatra.com - Pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penganggaran transfer dana berbasis ekologi. Koordinasi itu, kata Kepala Pusat Kebijakan Pembiyaan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiharso, dilakukan untuk memitigasi bencana yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Bencana perubahan iklim sendiri memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan Indonesia. Karena bencana perubahan iklim, setidaknya pendapatan negara dapat tergerus hingga 1,4 persen Gross Domestic Product (GDP) nasional.

"Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap-siap untuk ke depan meningkatkan kapasitas," ujar Adi dalam video conference, di Jakarta, Kamis (30/4).

Karenanya, peningkatan anggaran yang responsif terhadap perubahan iklim dinilai penting untuk dilakukan. Agar saat terjadi bencana perubahan iklim nanti, perekonomian nasional tidak akan tertekan begitu dalam.

"Salah satunya adalah ikut sertanya seluruh pemda untuk mulai bersama membangun ketahanan tersebut, yaitu membangun social safety net, meningkatkan kapasitas pendidikan dan pembangunan daerah," imbuh dia.

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas daerah, pemerintah daerah juga diharapkan untuk mendorong keutaamaan gender. Sebab, keutaamaan gender dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas masyarakat Indonesia.

"Jadi gender, ibu-ibu yang selama ini dekat dengan anak-anak adalah ujung tombak pendidikan Indonesia dan kesejahteraan Indonesia ke depan," imbuh dia.