Jakarta, Gatra.com – Krisis pangan akibat dari wabah Covid-19 mengancam seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, sejumlah daerah sudah mulai defisit pasokan bahan pangan. 

Beberapa waktu lalu pada forum rapat terbatas kabinet via video teleconference Presiden Joko Widodo menggarisbawahi peringatan dari Food and Agricultural Organization (FAO) bahwa pandemi Covid-19 bisa berdampak pada kelangkaan atau krisis pangan dunia, tak terkecuali Indonesia. 

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan, sejumlah daerah di Indonesia sudah mengalami defisit pasokan bahan pokok seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, telor ayam, gula pasir dan bawang putih. Khusus beras, defisit pasokan sudah terjadi di 7 provinsi. gula pasir 30 provinsi dan bawang putih di 31 provinsi dan lalinya. 

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar menyatakan, pihaknya sangat mendukungan upaya pemerintah untuk menghalau ancaman krisis pangan di Indonesia di tengah pandemi Corona.

“Tampaknya, inilah momentum untuk memperbaiki atau meningkatkan peran atau fungsi kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab memproduksi, menyimpan dan mendistribusikan pangan bagi segenap rakyat Indonesia,” kata Marwan,melalui peryataan tertulisnya yang diterima Gatra.com, Sabtu (2/5).

Mantan Menteri Desa-PDTT ini mengingatkan terkait perintah presiden kepada jajaran pemerintah untuk melakukan manajemen pangan secara baik, termasuk tugas Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (Bulog) untuk menyerap gabah petani dan menjaga stabilitas harga beras secara nasional.

Marwan Jafar menyarankan, guna memaksimalkan peran Bulog perlu dibentuk Badan Pangan Nasional sebagai salah satu langkah antisipasi ancaman krisis pangan di tengah makin mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Ia menjelaskanya, Badan Pangan Nasional ini akan berfungsi sebagai regulator, dan Bulog bisa berperan sebagai operator.

“Terkait ketahanan pangan, keduanya juga berpeluang besar mengoptimalkan masalah produksi dan distribusi bahan pangan potensial selain beras seperti jagung, umbi-umbian, kedelai dan lain-lain,” kata Marwan.

Ia juga mengingatkan, di era liberalisasi pasar pangan sekarang, selain peran besar lembaga-lembaga pemerintah, bukan rahasia lagi kalau ada penguasa lain pasar yang disebut middleman, pedagang perantara hingga pelaku kartel dan mafia.

“Pembentukan lembaga baru juga dapat memperbaiki tata niaga ketahanan yang lebih fair dan wajar serta pengendalian ekspor-impor dan sistem kuota,” ujarnya.

Disisi lain kata dia, dengan adanya lembaga baru, maka berpeluang untuk dapat bekerja sama dan memiliki posisi tawar-menawar cukup kuat dengan lembaga internasional seperti FAO serta dalam konteks saling menguntungkan.