Jakarta, Gatra.com - Coronavirus Disease (Covid-19) berdampak nyata bagi perekonomian negara, yang memengaruhi kesejahteraan sosial. Pemerintah pun didesak membuat kebijakan berorientasi pada aspek mitigasi dampak kesejahteraan sosial.
Desakan itu dilayangkan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) melalui kertas kerja berisi sejumlah rekomendasi terhadap beberapa sektor, satu di antaranya terkait sektor ekonomi. Ketua Umum Iluni UI, Andre Rahadian mebeberkan rekomendasi itu, pertama adalah optimalisasi total anggaran untuk penanganan Covid-19 yang kini mencapai Rp563,3 triliun. Andre menyebut, pemerintah bisa menggunakan dua cara tata kelola penggunaan anggaran itu.
"Tata kelola penggunaan anggaran dapat dibagi menjadi dua, yakni anggaran program dan operasional program, yang dalam bahasa korporasi sering dikenal dengan istilah modal kerja atau working capital," kata Andre dalam konferensi daring, Sabtu (9/5).
Rekomendasi kedua, lanjut Andre, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertegas setiap detail kebijakan, terutama mengenai kapan kebijakan efektif berjalan dan mekanisme pengaduan jika tidak berjalan sesuai aturan. Andre mencontohkan, perlu adanya antisipasi potensi bank atau leasing yang tidak memberikan keringanan tagihan bank atau leasing bagi pekerja informal, UMKM, ojek online, dan sopir taksi.
Sementara itu, rekomendasi ketiga adalah perlunya prioritas sektor ekonomi yang harus diselamatkan. Andre menyebut tolok ukur penentuan prioritas ini dapat dilihat dari tiga aspek utama.
"[Tiga aspek itu] sisi pertumbuhan sektoral, potensi pertumbuhan sektoral di masa depan, dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat," tuturnya.
Ia menambahkan, untuk menunjang prioritas sektor ekonomi, perlu adanya realokasi anggaran belanja. Beberapa di antara sumber realokasi anggaran adalah infrastruktur, pemindahan ibu kota, dan kartu pra-kerja.
Rekomendasi yang terakhir adalah menjaga produktivitas UMKM dengan cara memberikan stimulus berupa bantuan-bantuan melalui LPDB, PNM, ULaMM, UMi, Mekaar, BAV, hingga Pegadaian. Selain itu, fasilitas kredit juga perlu diberikan oleh perbankan untuk menjaga produktivitas UMKM selama pandemi.
Sebelumnya, Andre menjelaskan bahwa kertas kerja yang diajukan pihaknya merupakan bentuk inisiatif terhadap berbagai permasalahan dalam penanganan Covid-19 yang dihadapi pemerintah saat ini. Rekomendasi yang disusun oleh tim Policy Center Iluni UI menyoroti tiga sektor, di antaranya kesehatan masyarakat, sosial, politik, dan kelembagaan, serta ekonomi.
Kertas kerja ini disusun dari kritik publik hingga hasil diskusi bersama beberapa pakar Alumni UI. Kertas kerja itu diharapkan bisa membantu penanganan Covid-19 setelah sebelumnya langkah pemerintah menuai sorotan lantaran dinilai tidak memiliki transparansi informasi serta kebijakan publik yang jelas.
“Kertas kerja ini menekankan perlunya pemerintah mendapat kepercayaan publik dalam menghadapi pandemi COVID-19, yang salah satunya, dapat dilakukan dengan transparansi data,” kata Ketua Policy Center ILUNI UI, Jibriel Avessina.
