Jambi, Gatra.com - Pj.Sekda Provinsi Jambi, Sudirman menjelaskan, dari data yang didapat terakhir dari Kepala BNPB, ada 110 kabupaten/kota yang direkomendasikan sebagai daerah percobaan tatanan new normal di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikannya disela penyerahan alat bantuan kesehatan dari Anggota DPR RI kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi yang diterima oleh Gubernur Jambi Fachrori Umar selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Kantor BPBD Provinsi Jambi, Sabtu (30/5) sore.
Sudirman menjelaskan, rekomendasi sebagai daerah percontohan tatanan normal baru akan diberikan secara bertahap, tahap pertama ada 25 kabupaten/kota yang direkomendasikan di seluruh Indonesia, dan ada 4 provinsi sebagai percontohan new normal.
Keempat provinsi yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Gorontalo. Selain itu, ada 25 kabupaten/kota di luar empat provinsi itu bakal menerapkan tatanan normal baru. Kemungkinan kita pada tahap berikutnya, tahap 2 atau 3, yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat. Yang jelas ada 110 daerah yang sudah direkomendasikan, selain itu, kita bisa mengusulkan bagi daerah yang sudah tidak ada lagi penambahan pasien Covid-19, bisa mengusulkan langsung ke Pemerintah pusat, kata Sudirman.
Sudirman menyatakan, bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah tidak ada lagi penambahan pasien Covid-19, dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar bisa melaksanakan new normal. "Pemprov Jambi tengah melakukan sosialisasi sekaligus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar tatanan baru tersebut dipatuhi masyarakat, termasuk pelibatan TNI-Polri," kata Sudirman.
Wakil Ketua Muhammadiyah Jambi, Nasroel Yasier justru mengkritik penerapan new normal yang dilakukan pemerintah ditengah pandemi Covid-19 yang akan memicu kasus corona semakin melonjak. "Minta pemerintah tidak buru-buru mengadopsi new normal," kata Nasroel.
Menurut Nasroel, tidak jarang kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat rakyat bingung akibat penanganan yang dilakukan pemerintah sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. "Perlu kajian teliti dari berbagai aspek. Jangan timbul klaster baru yang ikut sebagai penyebar covid-19," kata Nasroel.
Ekonom sekaligus mantan Anggota DPR RI Komisi Keuangan dan Perbankan, Usman Ermulan menyambut baik rencana pemerintah Joko Widodo menghadapi pandemi COVID-19 dengan new normal. Menurut Usman, pandemi sangat berdampak serius. Bahkan, ancamannya adalah krisis ekonomi. Pemicunya bukan faktor keuangan ataupun bisnis, tapi masalah penerapan protokol kesehatan.
Tatanan kehidupan New normal tergantung lagi kesiapan pemerintah. Untuk hidup berdampingan dengan virus Corona harus dijalani. Sebab vaksin belum ditemukan hingga sekarang. Usman berharap, pemerintah bisa tegas menjalankan aturan atau protokol kesehatan ditengah aktivitas masyarakat. Jika tidak, justru sebaliknya, lonjakan kasus positif virus Corona. "Karena nyawa manusia tidak dapat dinilai," ujar Usman.
Usman menyarakan, new normal lebih mewaspadai defisit neraca perdagangan pada bulan-bulan mendatang. Sejak Januari hingga pertengahan Mei 2020, neraca perdagangan Indonesia dari sektor non migas masih mengalami surplus. Prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. "Yang harus dilakukan dengan mendorong ekspor agar tumbuh lebih kencang. Saya setuju dengan new normal tapi pemerintah tak membuka impor yang berlebihan. Pemerintah harus bisa menahan dan mengatur barang-barang impor yang sifatnya konsumtif. Apabila salah mengendalikan niscaya akan menghancurkan neraca perdagangan," kata Usman.
Eks Bupati Tanjab Barat dua periode ini mengingatkan, bahwa situasi krisis ekonomi 1998 adalah ketidakmampuan pemerintah Indonesia mengatasinya. Bahkan, Indonesia harus mencari bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (DMI) atau IMF. "Jika kondisi krisis ini terjadi lagi, negara-negara luar bisa tak ada kepercayaan ke swasta maupun negara kita, yang ada kembali pada situasi 1998. Pada waktu itu Indonesia masih bisa selamat karena dibantu oleh IMF. Kalau sekarang apakah masih bisa? dengan jumlah utang luar negeri yang terus bertambah. Wallahu alam bishawab," ucap Usman.
Pantauan Gatra.com di Kota Jambi, keramaian masyarakat masih terus terjadi. Aktivitas kerumunan masa tak terhindarkan lagi. Beberapa diantaranya dipertokoan, kafe dan jalanan. Bahkan masih ada yang tidak mengenakan masker dan menjaga jarak aman. Hal ini mengartikan pencegahan dan sosialisasi pemerintah setempat masih belum maksimal. Sejatinya, pemerintah harus betul-betul respon, peduli dan memberikan dukungan ke tengah masyarakat supaya bisa mengikuti aturan dibuat tersebut.
