Pekanbaru,Gatra.com - Sejumlah LSM Lingkungan di Riau berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau tidak dipimpin oleh Mamun Murod. Mamun sendiri termasuk salah satu dari tiga sosok yang lolos seleksi jabatan pratama untuk posisi Kadis LHK. Nantinya, Gubernur Riau Syamsuar akan memilih satu dari tiga nama yang dipercaya menjadi orang nomor satu di Dinas LHK. Adapun dua nama lainya, Imam Sukendar dan Edy Afrizal.
Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali, kepada Gatra.com mengatakan pihaknya memiliki alasan khusus untuk menolak Mamun sebagai Kadis LHK. Alasan tersebut merujuk kiprah Mamun selama menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Selama menjabat Kadis LHK Meranti, ia gagal menyelamatkan hutan alam dan gambut yang dirusak oleh korporasi, kerap berpihak pada korporasi dalam penyelesaian konflik lahan. Kalaupun ada usaha menyelesaikan masalah konflik lahan, ujungnya menawarkan masyarakat
bekerjasama dengan korporasi dengan skema-skema yang selalu menguntungkan korporasi, jelasnya melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6).
Made menambahkan, beragam aksi yang dilakukan warga Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mempertahankan tanahnya pada tahun 2012, tidak mendapat sokongan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat. "Bahkan aksi itu diwarnai menjahit mulut dan ada yang hendak membakar diri."
Asal tahu saja, sebelas tahun lalu, ribuan masyarakat Kepulauan Meranti menolak kehadiran Grup APRIL melalu anak perusahaannya, meliputi: PT RAPP Blok Pulau Padang dan PT Sumatera Riang Lestari di blok Pulau Rangsang.
Sementara itu kepada Gatra Mamun Murod mengatakan dirinya tidak mempersoalkan kritikan yang ditujukan kepadanya. Alih-alih membela diri, Mamun berharap LSM lingkungan juga ikut membantu Dinas LHK Provinsi menjaga kelestarian lingkungan hidup di Riau. "Kritik itu bagian dari dinamika. Tapi untuk menjaga lingkungan hidup itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh Dinas LHK. Perlu sinergitas sejumlah pihak, termasuk kawan-kawan NGO," katanya.
