Bandung, Gatra.com - Sejumlah pedagang pasar yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pasar Bandung meminta pemerintah memberi stimulus ekonomi bagi para pedagang. Sejak pandemik COVID-19, hampir tiga bulan lebih 23 pasar di Kota Bandung tutup.
Kondisi itu membuat para pedagang gagal menjual komoditi di bulan Ramadan, sebagai momentum puncak permintaan barang. Ditambah, mereka harus dihadapkan dengan beban biaya listrik dan sewa ruko (service cash).
"Biasanya posisi bulan Ramadan dan Lebaran momentum mencari keuntungan. Kita bisa meraup untung 200-300 juta. Karena tutup, boro-boro dapat untung yang ada barang yang udah kita beli tak bisa keluar," kata Juru Bicara Aliansi Pedagang Pasar Bandung, Rahmat Ari Andi, Senin (8/6).
Dengan kondisi itu, Rahmat meminta pemerintah atau PD Pasar Kota Bandung bisa memberi stimulus ekonomi untuk meringankan biaya listrik dan sewa ruko selama 4 bulan.
Ia mengklaim, jaring pengaman sosial yang dijanjikan pemerintah belum menyentuh pedagang pasar. Terutama pedagang pasar sektor fesyen dan tekstil.
"Pendataan bantuan terhadap pedagang belum ada. Padahal, pedagang fesyen dan tekstil yang paling kena dampak. Online pun tak cukup membantu. Kalau itu tidak ada, kita ingin ada keringanan biaya sewa dan listrik selama bulan April, Mei, Juni dan Juli," tambahnya.
Lebih jauh, Rahmat meminta pemerintah segera membuka 23 pasar di Kota Bandung pada 13 Juni 2020, karena PSBB telah berakhir. Saat pasar dibuka, pedagang menjamin akan menerapkan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah.
"Kita juga ingin pasar di Bandung dan Mall tanggal 13 Juni bisa dibuka. Ada kurang lebih 23 pasar belum buka tiga bulan lebih. Walau kami sadar puncak pembelian warga sudah lewat saat ramadan, tapi ikhtiar dan recovery mesti dipercepat," pungkasnya.
Berikut 7 poin tuntutan yang dikeluarkan Aliansi Pedagang Pasar Bandung:
1. Menuntut realisasi Janji Gubernur Jawa Barat yang akan membeli stok sembako para padagang Pasar untuk penyediaan bantuan sembako masyarakat, sesuai dengan janji beliau diawal bulan April lalu.
2. Penuhi standar fasilitas kesehatan untuk pasar, termasuk dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan bagi para pedagang.
3. Perhatian khusus dari Gubernur Jawa Barat untuk stabilitas ekonomi para Pedagang pasar dengan memberikan hak stimulus modal usaha dan jaringan pengaman sosial untuk pedagang (Intruksi Mendagri No.1/2020).
4. Hapuskan pembayaran pengelolaan pasar selama masa pandemi terhitung 4 bulan dari bulan Maret s.d Juni.
5. Segera buka kembali seluruh pasar di kota bandung pada tanggal 13 Juni, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dengan penyediaan sarana prasarana serta fasilitas kesehatan dari pemerintah, dan kami para pedagang siap menjalankan protokol kesehatan tersebut.
6. Jadikan pasar di kota Bandung sebagai pasar percontohan untuk daerah lain, bahwa pasar dapat berjalan sesuai dengan protokoler kesehatan serta dapat hidup berdampingan dengan virus.
7. Menuntut Gubernur Jawa Barat, Perum Bulog dan PD. Pasar Bermartabat untuk bertanggungjawab utuh atas kerugian yang dialami seluruh pedang pasar.
