Jakarta, Gatra.com - Rencana aneksasi Tepi Barat Palestina yang disetujui Benyamin Netanyahu dari Partai Likud dan rekan koalisinya Benny Gantz dari Partai Biru dan Putih, mendapat kecaman keras banyak kalangan. Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengatakan rencana Israel tersebut sangat berbahaya dan dapat merusak hadirnya solusi atas konflik Palestina-Israel.
“Rencana Israel aneksasi wilayah Tepi Barat ini jelas terindikasi bagian dari upaya lanjutan dari agenda Deal Of The Century yang di awal tahun 2020 disepakati secara sepihak oleh Israel dan AS tanpa melibatkan Palestina. Saat itu AS mengisyaratkan lampu hijau kepada Israel untuk mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat,” ujar Sukamta dalam keterangannya kepada Gatra.com, Senin (15/6).
Pejabat Palestina memperkirakan jika proses itu berlangsung akan menghilangkan sekitar 30 hingga 40 persen wilayah Tepi Barat, termasuk Yerussalem Timur. “Ini jelas langkah penjajahan yang nyata yang harus dihentikan oleh dunia,” katanya.
Anggota Komisi I DPR itu turut memuji respon cepat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang melayangkan surat ke-30 negara dan menyampaikan ajakan menolak rencana aneksasi dalam forum Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) dari negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung secara virtual pada Rabu, 10 Juni 2020.
“Kita harap pemerintah melalui Kemlu terus menggalang dukungan secara lebih luas, tidak hanya terbatas negara sahabat dan OKI tetapi juga bisa mengajak negara-negara Eropa. Kita paham banyak negara saat ini sedang sibuk hadapi pandemi Covid-19. Namun demikian rencana aneksasi ini jauh lebih bahaya dari pandemi virus, ini kejahatan kemanusiaan yang sangat berat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS itu berharap pemerintah menggunakan posisi tawar Indonesia yang saat ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, untuk mengusulkan resolusi penolakan rencana aneksasi Tepi Barat.
“Intinya segala daya upaya perlu kita lakukan untuk menolak setiap upaya penjajahan. Masyarakat Indonesia kita harapkan juga ikut aktif meramaikan penolakan rencana aneksasi melalui saluran media sosial. Kami dengar Netanyahu akan memajukan rencana aneksasi mulai 1 Juli. Untuk hadapi rencana gila ini masyarakat dunia harus bersatu,” pungkasnya.
