Mataram, Gatra.com - Mengantongi dukungan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belumlah cukup aman bagi pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan.
Paslon tersebut dinilai masih butuh partai lain sebagai perekat kedua koalisi ramping itu agar tetap sejalan. Pasalnya, resistensi akar rumput dua partai pegusung itu kerap berseberangan.
Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS Nomor 029/SKEP/DPP-PKS/2020 tentang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilkada Mataram 2020 yang menyatakan dukungan untuk Selly-Manan juga belum bisa menjamin akan sinergitas yang akan selalu sejalan dengan PDIP.
Direktur Lembaga kajian sosial dan politik (Mi6) NTB Bambang Mei Finarwanto menganalisa, koalisi ramping PDI-P dan PKS untuk Selly-Manan, masih butuh effort lebih, agar tak sekadar mengantar jago mereka ke arena pertarungan Pilkada.
“Koalisi ramping PDI-P dan PKS mengusung Selly-Manan sudah bagus dan memenuhi persyaratan dukungan. Namun masih butuh effort untuk bisa memenangkan pasangan ini dalam pertarungan Pilkada nanti,” kata Bambang di Mataram, Selasa (23/6).
Mantan Ketua Walhi ini menambahkan, koalisi PDI-P dan PKS menjadi perpaduan menarik. Hal ini merupakan cermin antitesa strategi politik yang mengedepankan power sharing politik dalam memenangkan konstestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB.
“Power Sharing PDIP-PKS adalah blok politik yang tidak biasa (anti mainstream) agar efektif dalam melakukan penetrasi pemenangan dengan mesin partai yang sudah teruji, ” Kata Didu, sapaan akrabnya.
Menurutnya, di Kota Mataram dengan pemilih yang heterogen, paket Selly-Manan bisa jadi akan menghadapi tantangan tersendiri. Misalnya soal kemungkinan “Resistensi” konstituen PDI-P terhadap PKS dan sebaliknya konstituen PKS terhadap PDIP, tak bisa dinafikan. Untuk itu perlu diberikan pencerahan kedepannya.
Untuk itu, lanjut Didu, koalisi ramping akan lebih mantap bila merangkul partai lain sebagai partai perekat sebagai buffer (penyangga ) politik untuk mengeliminasi gesekan-gesekan yang mungkin saja dimainkan.
“Disini power sharing menjadi kunci. Saya pikir PDIP dan PKS bisa merangkul partai lain sebagai perekat, misalnya PKB atau partai lainnya,” Didu menjelaskan.
Dikatakannya, model power sharing parpol dalam Pilkada ini harus mulai dikembangkan, untuk meningkatkan kecerdasan berdemokrasi masyarakat pemilih. Koalisi power sharing ini juga bisa dilanjutkan di Pilkada lain di NTB, misalnya di Sumbawa dan Lombok Tengah.
