_copy_thumb.jpg "Tiba di Makkah, Jemaah Petugas Haji Daker Madinah dan Bandara Laksanakan Umrah")
.jpeg)
Jakarta, Gatra.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa lembaga TNI-Polri akan menjadi komando pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo beberapa hari silam.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa hal tersebut kurang tepat. Ia menilai seolah-olah pendekatan negara terkait krisis kesehatan ialah pendekatan keamanan dan pertahanan. "Dan itu berbahaya," singkatnya saat ditemui pada sidang tahunan MPR RI, Jumat (14/8).
Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi massal justru mesti dikomandoi oleh petugas pemerintah daerah. Pasalnya, petugas-petugas Pemda dinilai lebih memahami situasi di daerahnya masing-masing. "Karena kita punya Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh peringkat bawahannya bagus sekali," ujarnya.
Anggota Fraksi PAN Saleh Daulay memiliki tanggapan senada. Menurut dia, TNI-Polri boleh saja terlibat, tetapi hanya sebagai relawan dan tidak dimobilisasi. "Kalau mereka relawan, kita oke saja, tidak ada masalah. Tapi kalau diinstruksikan, itu bukan relawan namanya," ujarnya.
Menurut Saleh, banyak pemerintah daerah yang mengaku siap untuk melaksanakan vaksinasi massal secara mandiri. Lebih lanjut, Saleh menilai, TNI-Polri juga boleh dilibatkan tetapi pada tataran pengamanan saja. Di sisi lain, keterlibatan itu juga mencakup keterlibatan para dokter dari kedua lembaga tersebut. "Kalau itu yang dilibatkan, silakan, malah bagus," pungkasnya.
