Bandar Lampung, Gatra.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyerahkan 72 sertifikat tanah Hak Pakai Jalan Tol Trans Sumatra kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan secara simbolis, melalui video conference. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan 4.000 sertifikat redistribusi tanah yang diwakilkan kepada 4 (empat) perwakilan dari masyarakat penerima di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Rabu (19/08).
Penyerahan kedua jenis sertifikat itu, dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional melalui penguatan pembangunan infrastruktur.
"Seluruh jalan tol yang sudah jadi harus ada sertifikatnya, ini penting untuk menghindari konflik pertanahan serta sebagai pengamanan aset," kata Sofyan.
Sebab, dengan pembayaran kompensasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diharapkan dapat menginjeksi dana ke masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
"Apabila ada rencana jalan tol yang belum ada penetapan lokasi agar diselesaikan penetuan lokasi (penlok) segera. Selain itu penyertifikatan jalan Tol di Provinsi Sumatra ini harus segera diselesaikan agar semua permasalahan yang ada bisa teratasi," tambahnya.
Program prioritas lain yang tidak kalah penting adalah Reforma Agraria. Hal ini menjadi perhatian utama Presiden karena Reforma Agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Para penerima sertifikat redistribusi tanah agar memanfaatkan tanahnya dengan sebaik-baiknya, tidak menelantarkan tanahnya dan sebisa mungkin memberikan nilai tambah. Tidak tergiur untuk memindahtangankan sertifikat tanahnya," ujar Sofyan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pengadaan tanah jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar menurut data yang ada merupakan salah satu pengadaan tanah yang tercepat. "Karena pada bulan Maret 2019 sudah diresmikan oleh Presiden RI. Jalan sepanjang 141 km ini sudah bisa digunakan dengan baik dan lancar," tuturnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar melaporkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN bahwa karena pandemi, target redistribusi tanah di Provinsi Lampung mengalami saving dengan penyesuaian target menjadi 4.000 bidang terdiri 1.000 bidang dari Kantah Pringsewu dan 3.000 bidang dari Kantah Lampung Timur yang berhasil diselesaikan 100%.
