Blora, Gatra.com - Bupati Blora, Djoko Nugroho menilai desakan ditundanya Pilkada 9 Desember mendatang cukup menyulitkan pemerintah. Namun, keselamatan masyarakat saat ini yang harus diutamakan.
"Dua duanya (ditunda atau tidak) bagus, yang penting keselamatan masyarakat diutamakan," kata Bupati saat ditemui wartawan di Pendopo rumah dinas, Senin (21/9).
Namun, jika pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada, maka pemerintah akan mengalami kesulitan. Pemerintah harus menyiapkan Penjabat (Pj) yang jumlahnya tidak sedikit.
"Tapi menurut saya Pilkada diundur pun pemerintah mengalami kesulitan. Berapa Pj yang akan disiapkan, padahal Pj terbatas kewenangannya. Pj sulit. Tapi bagaimanapun juga kita harus ikuti kebijakan pemerintah," terangnya.
Bupati menyebut, jika bangsa saat ini sedang diuji. Tidak hanya persatuan dan kesatuan, namun juga nalarnya dalam mengambil kebijakan. "Pemerintah lagi kasian. Bangsa Indonesia diuji persatuan dan kesatuan saja tapi diuji secara nalarnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Djoko juga tidak sepakat dengan digelarnya kampanye terbuka ataupun konser musik selama pelaksanaa kampanye oleh setiap Paslon.
"Jangan kampanye terbuka. Bahaya. Baru pendaftaran seperti itu, apalagi nanti dibebaskan, kayak apa itu. Makanya pak gubernur melarang konser musik, bagus itu, saya dukung itu," tandasnya.
