Home Info Pendidikan AGSI Tuntut Sejarah Menjadi Mapel Wajib

AGSI Tuntut Sejarah Menjadi Mapel Wajib

Temanggung, Gatra.com - Kendati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah membantah akan adanya penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum nasional, guru sejarah yang tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) sudah terlanjur kecewa. Mereka pun menuntut agar mata pelajaran sejarah dijadikan mapel wajib dan bukan merupakan pilihan apalagi dihapuskan.

Wakil Ketua AGSI)Jawa Tengah, Hendro Martono, mengatakan, pelajaran sejarah terlalu mahal jika akan dikorbankan. Meski Mendikbud Nadiem Makarim telah menggaungkan penetapan program pelajar Pancasila, namun bukan berarti harus menanggalkan mata pelajaran sejarah. Justru sebaliknya, lewat mapel sejarah generasi muda bisa dibangkitkan jiwa Pancasilanya.

"Kami kecewa dan mengkritisi jika mata pelajaran sejarah mau dihapuskan, sebab terlalu mahal jika mapel sejarah harus dikorbankan. Meski ada program Pelajar Pancasila, tapi kalau caranya seperti itu salah kaprah, dengan mapel sejarah hanya dijadikan pilihan di SMA dan malah tidak ada di SMK. Kami dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menuntut konsep itu ditinjau lagi, kembalikan ke porsi wajib," katanya, Senin (21/9).

Hendro mengatakan, sebenarnya justru jika pemerintah ingin membentuk pelajar Pancasila, mata pelajaran sejarah bisa menjadi salah satu penopangnya. Karena dari pelajaran sejarah bisa memperkuat Pancasila, sebab di dalamnya banyak nilai-nilai nasionalisme yang bisa ditanamkan kepada para generasi penerus bangsa, khususnya di kalangan pelajar.

"Saat ini di AGSI atau diinternal kami, sudah banyak yang didiskusikan, baik di daerah maupun di pusat sudah saling berkoordinasi menyikapi persoalan ini. Apalagi dalam draft penyederhanaan kurikulum posisi mata pelajaran sejarah untuk jenjang SMA bergerser dari semula kelompok wajib menjadi pilihan, dan kami menyoroti hilangnya mapel sejarah di SMK," ujarnya.

Presiden AGSI, Sumardiansyah Perdana Kusuma, melalui Youtube juga mengungkapkan kegalauan bahwasanya sesuatu yang tidak tepat harus dikritisi yang keliru harus diluruskan. Ia menanggapi pandangan Menteri Nadiem, namun tetap meminta agar sejarah tetap menjadi mata pelajaran kelompok wajib yang diberikan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali dan tidak dalam bentuk pilihan yang implikasinya siswa bisa belajar sejarah atau bisa saja tidak belajar sejarah.

"Bagi kami, sejarah adalah sebuah keharusan bukan sebuah pilihan. Mas Menteri [Nadiem] yang saya hormati, kita juga sepakat bahwasanya lulusan SMK bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan dunia kerja, namun bagaimana memiliki karakter yang kuat," ujarnya.

"Bagaimana dia memiliki nilai-nilai falsafah dalam kehidupan dan bagaimana dia menjadi manusia yang berbudaya. Kita tidak ingin lulusan SMK hanya menjadi robot-robot pemuas kebutuhan industri bagi para kaum kapitalis, maka kita ingin mapel sejarah dikembalikan posisinya di jenjang SMK," katanya.

116