Mataram, Gatra.com- Wagub NTB Hj Siti Rohmi Djalilah mengungkapkan, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di NTB telah menjadi komitmen awal secara kolektif seluruh pemangku kepentingan di Pemprov NTB. Keterbukaan Informasi Publik harus tetap bersinergi dengan masyarakat dan merupakan keharusan, sehinga apa yang diprogramkan dan dilaksanakan terfokus dengan baik.
“Masyarakat dengan sendirinya bisa mengetahui apa yang dilakukan akan cepat mendapatkan fead back untuk seterusnya melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” kata Wagub kepada wartawan, Rabu (7/10).
Wagub juga mengaku, bahwa dirinya selalu menekankan kepada aparatnya untuk tidak pernah mengeluh ketika menerima masukan, kritikan dari masyarakat. Karena hal itu sesungguhnya tanpa disadari bisa meningatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam hal ini, lanjut Ummi Rohmi, di NTB telah disediakan layanan-layanan pengaduan masyarakat seperti “NTB Care”. Di aplikasi ini bisa diinformasikan segala hal oleh masyarakat secara ontime saat itu juga. Untuk selanjutnya bisa diteruskan ke OPD-OPD terkait.
Meski demikian kata Wagub, dalam hal ini pihaknya tak bisa bekerja sendiri tapi bisa bersinergi dengan kabupaten/kota untuk selanjutya informasi tersebut bisa disampaikan kepada masyarakat di lingkup kabupaten/kota. “Dengan NTB Care ini seluruh permasalahan bisa diakomodir dan diteruskan kepada OPD terkait untuk diselesaikan permasalahannya dengan cepat,” ungkap Wagub dari kalangan Pondok Pesantren ini.
Begitu juga dengan aplikasi lainnya lanjut Wagub, seperti “Aplikasi Siaga NTB”. Dibalik bencana gempa misalnya yang terjadi sebelumnya, NTB bisa membuat aplikasi. Pemprov NTB tetap komit untuk tidak melihat bencana itu sebagai musibah. Namun bagaimana mengambil hikmah di balik musibah tersebut.
“Jadi bencana gempa telah menjadi pelajaran berharga bagi kami sehingga aplikasi bencana NTB ini betul-betul bisa terbentuk hingga ke desa-desa. Dan diharapkan desa-desa yang ada bisa menjadi desa “Tangguh Bencana”. Dengan aplikasi siaga bencana ini masyarakat bisa memastikan bencana itu baik bencana alam, non alam, pengetahuan-pengetahuan tentang kebencanaan dan masyarakat bisa mengetahui dan mengantisipasi bencana itu sendiri,” ujarnya.
Wagub juga menyinggung, Sistem Informasi Posyandu (SIP) di NTB. Ia menyadari, di NTB ini begitu banyak masalah karena disebabkan oleh kurangnya edukasi kepada masyarakat seperti bagaimana menekan angka kematian bayi, stunting, narkoba, buruh migran dan lainnya.
“Kami sadar bagaimana caranya agar kegiatan-kegiatan Posyandu bisa dilaporkan setiap bulannya melalui SIP ini. Dengan demikian harapan menjadilan Posyandu Keluarga di NTB ini bisa menemukan tugas dan perannya dengan baik,” kata Ummi Rohmi.
Melalui Posyandu Keluarga ini juga lanjut Wagub, setidaknya bisa mengeliminir informasi-informasi yang keliru tentang penanganan Kesehatan. Di Posyandu keluarga ini masyarakat bisa memperoleh informasi yang benar tentang Kesehatan.
Dikatakan, pada Posyandu Keluarga ini tidak hanya melayani kesehatan bayi, ibu hamil saja, namun permasalahan Kesehatan dari bayi, ibu hamil, remaja hingga Lansia bias terlayani. “Dengan SIP ini juga Kepala Daerah bisa melihat perkembangan Kesehatan dari bayi hingga lansia,” terangnya.
