Padang, Gatra.com- Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law dan Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (7/10) ricuh. Massa melempar batu, botol air minum, serta sendal ke arah Ketua DPRD Sumbar dan polisi.

Kericuhan tidak terelakkan ketika Ketua DPRD Sumbar, Supardi datang menghampiri massa sekitar pukul 16.00 WIB. Politisi Partai Gerindra itu awalnya menjelaskan perihal pengesahan Omnibus Law dan UU Cipta Kerja, dan berusaha menyampaikan ke pemerintah pusat agar meninjau kembali UU tersebut.

"Kita tampung aspirasi adik-adik semua. Tapi di sini saya akan menjelaskan terkait tuntutan kalian semua. Saya tegaskan, kita DPRD Sumbar tidak bisa bersikap seperti (menolak UU Cipta Kerja)," kata Supardi di atas mobil komando.

Adapun maksud Ketua DPRD Sumbar itu, pihaknya tidak bisa menolak UU yang telah disahkan. Dalam artian, pihaknya hanya sebatas menyampaikan kepada pemerintah pusat agar Omnibus Law dan UU Cipta Kerja ditinjau ulang. Dengan alasan, DPRD memiliki kewenangan dan kewajiban masing-masing.

Merasa tidak puas dengan jawaban Supardi itu, ribuan massa naik pitam dan kericuhan akhirnya tidak terelakkan. Akibatnya sejumlah massa mengamuk dengan melempari kepolisian dengan beragam material, seperti batu, botol minuman, hingga sendal di tengah guyuran hujan. Namun kericuhan tidak berlangsung lama.

"Jangan hanya sekedar formalitas saja menjawab tuntutan kami Pak Dewan. Kami datang ke sini agar laporan kami bisa disampaikan secara nyata kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Kalian itu wakil rakyat dipilih rakyat," ujar orator aksi.

Kendati massa yang mayoritas mahasiswa tersebut berusaha membongkar pagar kawat berduri di sepanjang pengamanan. Beruntung aksi kericuhan tidak berlangsung lama dan tidak ada korban jiwa. Selain itu, di satu sisi pihak kepolisian berusaha melakukan komunikasi yang persuasif dan diakhiri saling memaafkan.