Sukoharjo, Gatra.com- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Dr Muhadjir Effendy menyayangkan aksi tolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah yang berakhir ricuh. Hal tersebut disampaikan menteri saat kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo, Jum'at (9/10).
Menurut Muhadjir, mengekpresikan pendapat memang dijamin di UU. Akan tetapi yang tidak ada toleransi apabila ada tindakan anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum. "Saya kira salurkan aspirasi sebaik-baiknya, percayalah bahwa tidak ada pemerintah yang tidak punya niat baik kepada rakyatnya," terangnya.
Dilanjutkan Muhadjir, sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dengan baik. Namun apabila akhirnya tidak puas, maka bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Soal salah paham bisa diselesaikan duduk bersama," ucapnya.
Seperti diketahui, di berbagai daerah telah terjadi aksi demonstrasi hingga berakhir ricuh. Aksi unjuk rasa turun kejalan ini dilakukan lantaran dipicu keputusan DPR RI yang telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Dalam proses perumusannya dinilai tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
Seperti yang terjadi di Simpang Tiga Tugu Kartasura, dimana kericuhan terjadi sekitar pukul 17.20 WIB. Kondisi ini sempat meredam namun hanya hitungan menit, kericuhan kembali terjadi.
Sementara itu di Simpang Empat Univet Bantara Sukoharjo, aksi unjuk rasa sempat diwarnai beberapa kali lemparan batu dan botol dan gelas air minum dalam kemasan.
Bahkan, sempat beberapa kali diwarnai saling dorong antara massa aksi dan polisi. Hal ini dipicu massa yang berniat memblokade jalan utama Sukoharjo. Massa yang terdesak mundur lantas melempari petugas dengan gelas air minum dalam kemasan, batu. Namun, aksi berhasil diredam oleh Wakapolres Sukoharjo, Kompol Saprodin.
