Banten, Gatra.com - Sesungguhnya, mandatori B30 sudah membikin duit negara dihemat sekitar Rp63,39 triliun. Nilai tambah CPO meningkat di angka Rp13,82 triliun.

Tenaga kerja yang bisa dipertahankan, khususnya petani sawit, akan mencapai 1,2 juta orang untuk on farm dan 9.055 orang untuk off parm.

Trend paling positif yang juga bisa menyumpal NGO yang sering merecoki sawit adalah; B30 akan mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 14,25 juta ton CO2.

Itu baru B30, kalau B50, tentu akan lebih moncer lagi dampak positifnya. Penghematan devisa, nilai tambah CPO, tenaga kerja yang bisa dipertahankan hingga penurunan GRK tentu akan lebik membengkak.

Begitu juga dengan penggunaan solar dari minyak fosdil, semua kebutuhan sudah bisa ditopang oleh minyak fosil produksi dalam negeri yang saat ini berada di angka 706 ribu barrel per hari.

Tinggal lagi yang jadi masalah sekarang adalah masih tingginya selisih Harga Indeks Pasar (HIP) FAME dan solar. HIP Solar masih di angka Rp4.385 sementara FAME di Rp9.200.

Gara-gara HIP itu, duit yang dikelola oleh BPDPKS berpotensi terganggu. Memang, untuk mengakali itu, pungutan ekspor dengan sistim progresif sudah dibikin.

Pada sistim progresif ini, sampai di harga USD670/MT, Negara akan memberlakukan pungutan ekspor di angka USD55 perton. Tarif pungutan ekspor ini akan naik sebesar USD12,5-USD15 perton jika harga CPO naik pada rentang USD25/ton.

Untuk mengakali selisih HIP tadi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyodorkan tiga skenario.

Di skenario I, HIP Solar disodorkan Rp5000, maka pembayaran FAME hanya Rp47,9 triliun. Skenario II, HIP Solar ditawarkan Rp6000. Dengan angka ini, pembayaran FAME malah makin kecil; Rp38,1 triliun.

Di skenario III, HIP Solar dibikin Rp4.824 maka pembayaran FAME menjadi Rp49,6 triliun. Tapi di skenario III ini, ada tambahan penerimaan impor solar surcharge sebesar Rp6,6 triliun.

Meski begitu kata senior GAPKI, Fadhil Hasan, ada baiknya kajian lebih mendalam soal sosial benefit tadi dilakukan.

"Angka-angkanya tadi kan sudah jelas, namun oleh pembiayaan itu, ada dampak sosial yang besar. Ini yang perlu dikaji lagi," ujarnya.

Abdul Aziz