Pekanbaru, Gatra.com - Ketua Perhimpunan Hotel Indonesia (PHRI) Provinsi Riau, Nofrizal, menyebut sejak adanya larangan kunjungan Warga Negara Asing (WNA), perhotelan sepenuhnya bertumpu pada kunjungan masyarakat lokal.
Menurut Nofrizal dengan target pasar domestik pengusaha hotel cukup terbantu. Namun, hal itu sangat dipengaruhi sejauh mana pemerintah tidak menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM)
"Saat ini lumayan, jika dibandingkan pertengahan tahun lalu. Apalagi sekarang ada vaksin. Tapi, ini sangat bergantung pada kebijakan PKM. Kalau pendekatan ini juga dilakukan terhadap Pulau Sumatera, tentu pasti akan berdampak pada industri perhotelan," ungkapnya tanpa merinci persentase okupansi hotel, di Pekanbaru, Senin (18/1).
Diketahui, jumlah hotel di seluruh Provinsi Riau lebih kurang 500 hotel. Dari jumlah tersebut sebanyak 198 hotel berlokasi di Kota Pekanbaru, selaku ibukota provinsi.
Adapun kebijakan PKM diterapkan pemerintah di Pulau Jawa dan Bali. Keputusan tersebut merupakan upaya menyekat sebaran Covid-19 di Pulau Jawa. Hanya saja kebijakan itu juga berdampak pada mobilitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara superhub di Indonesia.
Dikatakan Nofrizal, jika pembatasan kegiatan masyarakat kembali seperti pertengahan tahun 2020, maka pengusaha hotel harus mengencangkan ikat pinggang. Saat itu, lanjutnya, PHRI memohon adanya insentif dari pemerintah.
"Sejumlah insentif yang diminta diantaranya; keringanan pajak hotel, pajak pendapatan, penundaan pembayaran PLN, dan berbagai keringanan lain. Untuk beban listrik saja, dalam kondisi normal pengelolah hotel mengeluarkan dana hingga Rp150 juta-Rp200 juta, tergantung jumlah kamar. Sedangkan ditengah kondisi lesu pengelola hotel mesti menyiagakan uang tunai Rp50 juta sampai Rp70 juta untuk operasional per bulan,"urainya.
Riau sendiri telah melakukan vaksinasi virus Covid-19 pada Kamis (14/1). Imunisasi tahap pertama tersebut bermodalkan 20 ribu vaksin Sinovac. Jumlah yang masih jauh dibawah target vaksin Riau, yang mencapai 4 juta vaksin.
