Jakarta, Gatra.com - Kepala PPATK Periode 2003-2011, Yunus Husein menyayangkan anjloknya peringkat Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun ini. Tak hanya berakibat pada investasi, dia juga mengingatkan dampaknya pada sektor ekonomi dan pajak.

“Turunnya Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Demokrasi Indonesia dapat memperburuk iklim usaha. Akibatnya investor luar negeri menjadi kurang tertarik dan biaya transaksi luar negeri menjadi lebih mahal. Semuanya tentu dapat berakibat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara dari pajak,” kata Yunus dalam webinar mengangkat tema Turunnya Indeks Persepsi Korupsi (CPI): Tantangan Investasi dan Ekonomi Indonesia, Sabtu (13/2).

Sementara itu menurut Dosen FEB UGM, Rimawan Pradiptyo, menyebut ada kesamaan antara dampak pandemi dan korupsi. Dia berpendapat, korupsi dan pandemi menciptakan kesenjangan multidimensi, serta berdampak negatif terhadap keadilan di dalam generasi (intra generation equity) dan keadilan antar generasi (inter generation equity).

“Untuk itu, negara harus kembali ke amanah proklamasi dan kembali ke rel reformasi. Itu strategi adaptasi yang dibutuhkan Indonesia saat ini,” paparnya.

Transparency International (TI) minggu lalu meluncurkan indeks persepsi korupsi yang menempatkan score Indonesia tahun 2020 menurun drastis (3 poin) dari 40/100 di tahun 2019 menjadi 37/100 di tahun 2020, yang menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvey seluruh dunia.

Padahal, capaian 2019 dua tahun lalu merupakan skor tertinggi Indonesia setelah sebelumnya kinerja Indonesia terus menanjak (Tranparency International, 2021).

Merujuk pada laporan Global Competitiveness Index yang disusun oleh Word Economic Forum pada tahun 2017, korupsi adalah hambatan utama dalam melakukan bisnis di Indonesia. Oleh karenanya, penurunan CPI ini kemungkinan besar akan memengaruhi perkembangan investasi dan ekonomi Indonesia.