Jakarta, Gatra.com– Transformasi digital pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur pusat data dan lainnya berpotensi menghemat 2.700 aplikasi instansi pemerintah. Dimana hal ini dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan Rp2,7 triliun per tahun dan pengembangan aplikasi pemda yang dapat mencapai 12 triliun.

“Transformasi digital dalam pemerintahan ditandai berbagai pembangunan infrastruktur pusat data dan lainnya yang dapat menghemat rupiah,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Nasional Suharso Manoarfa dalam Diskusi Kebijakan “Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama dengan Katadata, Rabu (3/2).

Inovasi transformasi digital ini juga diimplementasikan pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Dimana dalam hal ini Pemerintah dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan yang tepat sasaran untuk merespons persoalan dengan cepat. 

Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPANRB, Rini Widyanti pandemi memposisikan SPBE sebagai fondasi kolaborasi instansi pemerintah, dengan 4 strategi. Yakni penguatan tata kelola SPBE, pelayanan publik terpadu, penyiapan teknologi digital dan membangun SDM yang kompeten dan inovatif.

Berkaitan inovasi ini, Pemerintah juga mendorong pengembangan telemedis sebagai solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi di tengah pandemi Covid-19. Dimana ini menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital.

Mengutip data McKinsey 2020, sebanyak 44% responden menyatakan beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring. Selain itu, kunjungan ke aplikasi telemedis juga melonjak sebesar 600 persen selama pandemi.

Satgas penanganan Covid-19 juga memanfaatkan transformasi digital dalam menangani pandemi ini. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi digital bernama Sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku yang menghasilkan data real time, terintegrasi, sistematis, dengan melibatkan koordinasi antar dan lintas sektor.

“Satu data harusnya bisa meningkatkan ketahanan masyarakat agar bisa keluar dari kedaruratan  kesehatan masyarakat," kata Juru BIcara Penanganan Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito.

Menurutnya, Presiden telah menyampaikan pentingnya integrasi data nasionalndan tidak hanya kumpulkan data saja. Namun harus dengan definisi sama dan satu sistem, sehingga bisa langsung dibaca semua pihak dan dianalisis.

"Analisis ini akan dijadikan pengambilan keputusan. Transformasi digital data harus dilakukan bertahap, cuma belum sampai ke situ,” kata Wiku.