Jakarta, Gatra.com- Transformasi digital pemerintahan berperan untuk mendukung proses koordinasi dan sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran. Manfaat ini terutama terasa saat membuat kebijakan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membangun sebuah database lengkap di website corona.jakarta.go.id yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JAKI. JAKI berisi layanan Pemprov DKI Jakarta seperti Jakarta Tanggap Covid, Jakwifi, Jaklapor, JakPangan, dan JakSurvei.

Kerangka Smart City 4.0 yang dibangun untuk merespon pandemi ini menawarkan peluang signifikan untuk memajukan pemahaman membangun ekosistem smart city dengan teknologi, inovasi, kolaborasi dan ko-kreasi.

"Khusus Covid, dibangun secara cepat. Kami manfaatkan momentum ini untuk membuat platform berisi data, informasi, dan fasilitas pendukung dalam menghadapi pandemi ini," kata Anies dalam Diskusi Kebijakan “Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama dengan Katadata, Rabu (3/2).

Anies memaparkan, Jakarta Tanggap Covid dilengkapi fitur sosial assistance, data monitoring yang menggambarkan tentang situasi pandemi di Jakarta, map of the spread yang berisi gambaran kondisi Covid di berbagai tempat dan wilayah terkendali, Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), JakCLM, contact tracing, monitoring isolation, dan Google timeline.

Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut telah menerapkan transformasi digital dalam penanganan kasus Covid-19. Dalam transformasi digital ini, Pemprov Jateng melibatkan masyarakat, dimana tujuannya birokrasi menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

"Strategi transformasi digital, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia bidang IT, pembangunan infrastruktur TIK, kerjasama antar pemerintah daerah mulai didorong, literasi digital masyarakat. Humas berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebaruan yang perlu diketahui masyarakat," ujarnya.

Ganjar juga memaparkan tantangan tranformasi digital, antara lain anggaran terbatas dan kuatnya ego sektoral, aturan masih mensyaratkan dokumen cetak, dan kondisi infrastruktur yang belum memadai.