Home Politik Kudeta Tetapkan Moeldoko, DPC TTU Kutuk Keras KLB Sibolangit

Kudeta Tetapkan Moeldoko, DPC TTU Kutuk Keras KLB Sibolangit

TTU, Gatra.com- Konggres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara kilat menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum yang baru. Hasil itu mengundang reaksi dari pendukung AHY. Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT mengutuk keras aksi oknum kader yang memaksakan diri melaksanakan Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara.

“Ini kongres abal–abal dan fiktif yang dilakonkan sejumlah elit Partai yang telah dipecat. Kami dari Kabupaten TTU mengutuk keras karena kongres ini hanya bertujuan merampas pucuk pimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY ,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat TTU, Johanes Salem ( 5/3).

Pimpinan dan pengurus DPC Partai Demokrat TTU jelas Johanes Salem, sampai saat ini masih tetap setia, solid, kompak dan loyal terhadap Ketua Umum yakni AHY.

“Kami tetap solid dan tegak lurus mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kami telah menandatangani surat pernyataan mendukung sepenuh Ahy. Karena itu kami mengutuk pelaksanaan KLB yang kami sebut ini sebagai suatu gerakan merampas pucuk pimpinan di (DPP) Partai Demokrat," kata Johenas Salem.

KLB yang dilaksanakan di Sibolangit kata Johanes Salem merupakan kegiatan yang tidak mengantongi izin resmi sesuai AD-ART. Karena didalam AD-ART Partai Demokrat pelaksanaan KLB harus disetujui oleh ketua majelis tinggi Partai Demokrat.

“Ddalam AD-ART Partai Demokrat pelaksanaan KLB harus disetujui oleh ketua majelis tinggi Partai Demokrat. Sementara KLB yang dilaksanakan di Sibolangit, Sumatera Utara tidak ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai. Untuk itu agar Polisi membubarkan KLB abal –abal ini ,” harap Johanes Salem.

Lebih lanjut Johanes Salem menegaskan bahwa, informasi terkait kehadiran KSP Moeldoko mengisyaratkan adanya unsur negara yang terlibat dalam KLB di Sibolangit.

"Kalau Presiden tahu yah mesti diberikan teguran terhadap Pak Moeldoko. Karena karena dia berada dalam pemerintahan dan tidak boleh mengintervensi persoalan dalam partai," kata tutup Johanes Salem.

436