Batanghari, Gatra.com - Kapolres Batanghari, Jambi, AKBP Heru Ekwanto menggelar rapat koordinasi tentang pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2021 bersama stakeholder.
"Kemarin kita juga sudah melaksanakan zoom meeting dengan bapak Presiden. Untuk Sumatera yang menjadi atensi adalah lahan bergambut," katanya dalam keterangan tertulis di terima Gatra.com, Jumat (5/3).
Presiden Joko Widodo menekankan karena Karhutla bukan hanya merugikan sektor lokal, bahkan ke Nasional dan Internasional. Dalam konferensi dunia maupun Asia, kata Heru, Presiden selalu mendapat kritik, dimana Indonesia dianggap sebagai penyumbang asap.
"Tentunya ini menjadi atensi Pak Presiden untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kembali di tahun mendatang," ucap mantan Kapolres Kerinci ini.
Upaya pencegahan Karhutla bisa dilakukan dengan cara pemetaan titik-titik rawan kebakaran. Menurut BMKG ada perubahan cuaca yang berbeda di setiap tahunnya. Tahun 2019 terjadi kekeringan yang cukup lama, dimana momen ini menjadi ajang pembukaan lahan secara masif.
"Sedangkan untuk tahun 2020 kemaren kita mendapat cuaca yang mendukung, dimana hampir setiap bulannya hujan selalu ada. Dimana kondisi tersebut membuat orang membuka lahan hampir tidak ada atau berkurang drastis terutama di Jambi," ujarnya.
Sedangkan pada 2021 akan ada perubahan cuaca, dimana musim kemarau akan lebih panjang, namun masih ada kemungkinan hujan. Mayoritas data yang di terima pembukaan lahan kebanyakan dari keinginan warga, selebihnya dari rokok.
"Dan di daerah kita sendiri batu bara yang dibuang sembarangan. Ini salah satu tujuan saya mengumpulkan kita semua untuk mencari solusi dan menginformasikan keadaan daerah kita," katanya.
Rapat koordinasi pencegahan dan penanganan Karhutla telah memasuki tahun ke delapan memanggil aparat penegak hukum. Baik Gubernur, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam yang daerahnya menjadi potensi Karhutla.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batanghari Dedy Priyo Handoyo mengimbau dan mohon dukungan perusahaan dalam rangka penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar perusahaan yang berkaitan dengan Karhutla.
"Disamping itu menekankan tanggung jawab dari korporasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla, untuk kegiatan sosaial dari CSR sebagai wujud tanggung jawab sosial, sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 2007," ucapnya.
Rapat koordinasi berlangsung di Balai Laluan Polres Batanghari dihadiri Bupati Batanghari diwakili Asisten II Setda, Pabung Kodim 0415 Batanghari, Kajari Batanghari, perwakilan Pengadilan Negeri Muara Bulian, para Kasat, para Kapolsek, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Perkebunan, Dinas Damkar, Mangga Agni Daops Muara Bulian dan perwakilan perusahaan dalam wilayah Kabupaten Batanghari.
