Semarang, Gatra.com- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Semarang dan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang menolak hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang, Wahyu Winarto menyatakan, menolak hasil KLB yang memutuskan Moeldoko sebagai ketum umum, karena pesertanya tidak jelas legalitasnya.

“KLB tak jelas atau bodong. Layak dipertanyakan itu pengurus yang datang benar apa tidak. Untuk DPC Partai Demokrat saya pastikan tak ada yang berangkat,” ujarnya, Minggu (7/3).

Jajaran DPC, PAC Partai Demokrat Kota Semarang, menurut Wahyu, tetap loyal dan mendukung Ketua Umum AHY.

“Semua pengurus DPC dan PAC Partai Demokrat Kota Semarang sudah menandatangani surat kesetiaan kepada Ketua Umum AHY,” katanya.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati, menyatakan kongres luar biasa ( KLB) di Deli Serdang yang mengesahkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021- 2025 merupakan gerakan inkonstitusional.

“Kami secara tegas menolak hasil KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu,” katanya.

Lebih lanjut Swasti menyatakan, KLB merupakan kegiatan dagelan dan abal-abal sebab tidak memiliki legalitas partai.

Menurutnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan ketua umum yang sah berdasarkan Kongres V Partai Demokrat pada tahun lalu dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami tetap setia dan patuh kepada konstitusi Partai Demokrat yang mengesahkan Mas AHY sebagai ketua umum berdasarkan Kongres V Partai Demokrat tahun lalu,” ujarnya.

Dia menambahkan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang siap untuk melawan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto berharap pemerintah pusat mampu mengambil sikap bijak untuk menyelesaikan persoalan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat pemerintahan dan merupakan ring satu Presiden Joko Widodo.