Pekanbaru, Gatra.com - Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Syahril Abu Bakar, meyakini peluang Badan Usaha Milik Adat (BUMA) untuk mengelolah Blok Rokan terbuka lebar.
Menurut Syahril, tekad pihaknya untuk mempersiapkan BUMA dalam skema business to business (B to B) semakin tampak. Hal itu merujuk pada hasil rapat panitia kerja (panja) migas Komisi VII DPR RI yang berlangsung gedung daerah Provinsi Riau.
"Tadi sudah diputuskan akan ada pertemuan secepatnya, dan saya juga sudah komunikasi dengan pihak Pertamina dan juga Direktorat Jenderal Migas," jelasnya setelah berakhirnya rapat, Selasa (9/3).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI, Alek Noerdin, memang sempat diungkapkan bahwa PT Pertamina selaku pengelolah Blok Rokan pada Agustus 2021 mesti melibatkan unsur daerah dalam ranah operasional.
Adapun BUMA merupakan cara LAM Riau untuk turut mengolah ladang minyak di Riau. Nantinya LAM akan berupaya mencari kesempatan merangkul 39 persen saham Blok Rokan. Sebagaimana diketahui, PT Pertamina selaku pengelolah akan menjadi pemilik dominan saham Blok Rokan. Sementara pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah akan memperoleh participating interest 10 persen.
Sementara itu Presiden Direktur Chevron Pacific Indonesia (CPI), Albert Simanjuntak, mengungkapkan operasional PT CPI merupakan operasi yang besar dan kompleks. Hal ini lantaran luasnya wilayah operasional di Blok Rokan, melintasi 7 kabupaten/kota dengan rentang operasional mencapai 6.264 kilometer.
Operasional yang luas tersebut melibatkan kurang lebih 20.000 mitra kerja,2.900 pegawai dengan 69 juta jam kerja pertahun. "Dengan 4.500 kendaraan perhari, 13.600 total sumur, dan 5,1 juta barel kapasitas penyimpanan. Serta 3.000 kilometer jaringan tramisi," ujarnya.
