Palembang, Gatra.com - DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dengan tegas menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel, Ishak Mekki, mengatakan ketua umum partai berlambang mercy tersebut tetap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bukanlah Moeldoko.

“Kita patuh cuma kepemimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Sesuai dengan AD/ART, dipilih secara demokratis dan disahkan oleh Kemenkumham,” ujarnya usai menyerahkan surat menolak hasil KLB di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel, Jumat (12/3).

Dikatakannya, DPD dan DPC Partai Demokrat Sumsel tetap setia dengan AHY dan menyatakan sikap bersama menolak hasil KLB abal-abal tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, Partai Demokrat Sumsel menyatakan tujuh poin sikap. Pertama, Demokrat Sumsel konsisten sedari awal setia dengan Ketum AHY dan menolak KLB yang tidak sah tersebut.

Lalu, lanjutnya, Demokrat Sumsel meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham harus tegas menolak KLB yang tidak sah tersebut. Poin ke-tiga, Demokrat Sumsel meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tidak melegalisasi KLB yang tidak sah.

Kemudian, sambungnya, Demokrat Sumsel meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memecat Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden karena sudah membuat gaduh dan mengganggu stabilitas dan fokus pemerintah dalam menangani Covid-19.

Ke-lima, pihaknya meminta aparat penegak hukum periksa, kejar, tangkap, serta adili otak intelektual KLB yang tidak sah dan memproses hukum yang menggunakan atribut Partai Demokrat yang sah, karena tanpa persetujuan pemiliknya.

Selanjutnya, Demokrat Sumsel meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki dari mana sumber pendanaan kegiatan KLB abal-abal tersebut.

“Poin sikap terakhir, kami (Demokrat Sumsel) menyatakan tegas dan mengimbau kepada seluruh Kader Demokrat, serta rakyat Indonesia untuk selamatkan demokrasi,” katanya.