Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, berpandangan bahwa keputusan pemerintah lewat Kemenkum HAM menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah keputusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan.

"Keadilan hukum ditegakkan oleh Pemerintah dalam kasus Demokrat. Tentu kita apresiasi Pemerintah yang telah berani bertindak adil. Menegakkan kebenaran dan berbuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Ujang saat dihubungi Gatra.com pada Selasa (31/3).

Dari awal, Ujang pun sudah memprediksi bahwa KLB Moeldoko tidak akan disahkan. Karena, dari sisi hukum tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Meskipun dari sisi politiknya bisa diterima. 

"Namun pemerintah telah membuktikan tidak berat sebelah dan berlaku adil dalam kasus Demokrat," ujarnya.

Ujang pun menyebut bahwa pihak Demokrat KLB masih bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan umum. Meskipun demikian, Ujang tidak yakin bahwa langkah lanjutan kubu Moeldoko itu akan berbuah pada hasil positif.

"Kalau gagal terus, paling [Demokrat KLB] Bubar dengan sendirinya. Akan berpencar ke banyak partai. Karena kalau buat partai sendiri itu berat dan susah," ucapnya.