Palembang, Gatra.com - Sumatera Selatan (Sumsel) memprioritaskan wilayah pertaniannya menjadi lumbung pangan nasional. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan bidang pertanian di Bumi Sriwijaya.
Deputi Bidang Pengawasan lnstansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, mengatakan guna mewujudkan lumbung pangan nasional di Sumsel diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi program prioritas pusat ataupun daerah. Tujuannya, untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
“Jadi, sinergi dan kolaborasi pengawasan itu sangat penting untuk dilakukan guna memastikan kemanfaatan program yang telah didesain dapat optimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya usai pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sumsel di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (6/4).
Dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota, lanjutnya, maka gerak pembangunan dapat terintegrasi. Karena itu, guna mewujudkannya pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional.
“Kita (BPKP) telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai sarana membantu pemda untuk memastikan efektivitas, efisiensi rancangan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Tentunya, pengawasan itu melibatkan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah),” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyambut baik Rakorwasin yang digelar BPKP. Hal tersebut merupakan Iangkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di wilayahnya.
“Dukungan, kolaborasi, dan sinergi menjadi kunci suksesnya pengawasan internal yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Pemerintah provinsi setempat juga berharap adanya dukungan dari BPKP dan berbagai pihak akan menjadi Iangkah awal guna meningkatkan prestasi sektor pertanian di Sumsel. “Karena pembangunan pertanian itu tak dapat dijalankan tanpa kerja sama dari berbagai pihak,” katanya.
Terpisah, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah ll Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Yudhiawan dalam sambutannya mengatakan melalui Rakorwasin Keuangan dan Pembangunan tersebut diharap mampu menekan celah-celah tindak pidana korupsi yang ada di sektor pertanian di Sumsel, sehingga semua anggaran dapat dimaksimalkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi setempat.
“Tentunya, kami mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa dan manajemen ASN. Semua mempunyai satu tujuan sebagai sebuah bangsa yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas korupsi,” ujarnya.
