Jakarta, Gatra.com – Kementerian Sosial (Kemensos) sedang membangun sistem operasional berbasis elektronik. Sistem yang direncanakan launching pada Mei 2021 itu, diharapkan dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan Kemensos.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam acara peluncuran 'Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022' pada Selasa (13/4).

Masalahnya, lanjut Risma, kalau semua transaksi sudah berbasis elektronik, artinya Kemensos tidak bisa kerja sendiri. Oleh sebab itu, untuk menyukseskan rencana ini, dia meminta kementerian/lembaga lain ikut membantu.

"Demikian pula urusan kepegawaian. Kami harus kerja sama dengan BKN [Badan Kepegawaian Negara] dan lembaga lain, sehingga semua proses dan prosedur bisa elektronik. Ini yang coba kami lakukan," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Risma juga menyampaikan bahwa basis data penerima bantuan sosial (bansos) sudah padan dengan nomor induk kependudukan (NIK). Dia berencana akan membuka data itu ke publik.

Nantinya siapapun bisa melihat daftar penerima bansos, sehingga data tersebut bisa dikoreksi masyakarat. "Misalnya tetangga saya tidak layak menerima bantuan, tapi ada dalam daftar, nah yang mengoreksi adalah masyarakat," tambahnya.

Selain itu, lanjut Risma, pemerintah daerah juga bisa memperbarui data penerima bansos. Pasalnya, data tersebut akan terus berubah karena ada yang meninggal atau pindah domisili.

"Ini yang coba kami upayakan. Mudah-mudahan pertengahan bulan ini kami bisa membuka data itu sehingga transparan dan dapat dilihat siapapun," tandasnya.