Jakarta, Gatra.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dalam rangka pemantauan pelarangan mudik Lebaran pada Rabu (12/5). Dalam kunjungannya itu, ia didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Sigit menyampaikan banyak hal tentang penjagaan, yang merupakan bagian dari Operasi Ketupat 2021, di bandara internasional itu. Ia meminta personel kepolisian atau petugas bandara pada umumnya yang tengah berjaga di sana agar memperhatikan dua hal, yakni kedatangan WNA/WNI dari luar negeri, serta protokol kesehatan penanganan Covid-19, baik untuk yang berangkat maupun yang baru datang di bandara itu.
Sejauh pemantauannya, Sigit mengaku masih melihat adanya celah yang dikhawatirkan bisa menyebabkan lolosnya pemeriksaan. "Jadi khusus yang dari luar negeri, tadi saya lihat masih ada satu celah. Saya minta itu untuk diperkuat, yaitu pada saat datang kemudian pengecekan PCR. Saya minta untuk dilakukan lagi pengecekan ulang," ungkap dia.
Adapun pengecekan yang diminta diketatkan lagi adalah pengecekan suhu dengan termo gun. Sigit meminta jika suhu badan pendatang tidak normal atau di atas 37 derajat, maka segera melakukan pemeriksaan antigen.
Selain itu, Sigit meminta petugas memastikan orang yang diperiksa sudah divaksinasi, terlebih mereka yang datang dari luar negeri. "Karena kalau mereka belum vaksin artinya ada kemungkinan bahwa mereka juga masih ada potensi jadi carrier, sehingga betul-betul harus dilaksanakan pemeriksaan," ujar dia.
Selanjutnya, Sigit meminta ada petugas yang mendampingi pendatang untuk dibawa ke tempat karantina, misalnya hotel khusus. Ia bahkan telah mengizinkan Polda Metro Jaya atau Mabes Polri untuk memberikan anggota jika dibutuhkan.
"Jadi, saya harapkan di bandara ini lebih ketat karena memang ini jadi pintu penghubung dari satu daerah ke daerah lain yang potensi (penularan Covid-19) itu sangat tinggi. Tingkatkan lagi terkait dengan protokol kesehatan," kata Sigit.
Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, selain memantau arus keberangkatan, yang tak kalah penting juga saat memantau kepulangan, seperti saat H 2 sampai H 6, atau sekitar tanggal 16 Mei hingga 20 Mei 2021.
Selanjutnya, kata Puan, adalah menentukan satu kebijakan yang tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ia minta kepada pemerintah adanya keadilan dalam kebijakan, jika memang mudik dilarang, maka sejurus itu tak ada WNA masuk.
"Jangan sampai kita memperbolehkan WNA masuk ke negara kita di waktu yang memang belum memungkinkan ini. Tentu saja perlu ada sinergi dan rasa keadilan di antara kita untuk dapat sama-sama melaksanakan hal tersebut secara baik sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat, sebelum dan sesudah Idulfitri," kata Puan.
