Semarang, Gatra.com - Anggota DPRD Jawa Tengah (Jateng) menilai Pemerintah Provinsi Jateng terlalu pesimistis memasang prediksi pertumbuhan ekonomi dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
Menurut anggota DPRD Jawa Tengah (Jateng), Hadi Santoso pada revisi RPJMD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 dari sebelumnya sebesar 6.0%.
“Pemprov Jateng masih terlalu pesimis. Belum memaksimalkan potensi hadirnya Proyek Strategis Nasional di Jateng. Ini artinya kita hanya jadi penonton tingginya investasi di Jateng,” katanya, Kamis (27/5).
Potensi pertumbuhan ekonomi Jateng sudah jelas dengan munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79/2019 yang melahirkan Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Serta Perpres 109/2020 yang mendorong berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang sehingga tinggal bagaimana memanfaatkan.
Namun, lanjut Hadi yang juga wakil ketua panitia khusus revisi RPJMD target yang dipasang belum tercermin optimisme. Proyek di Jateng tidak mampu diolah untuk menaikkan pajak daerah. “Belum terlihat terobosan dari Pemprov Jateng mengambil potensi pendapatan dari lahirnya beberapa kawasan industri tersebut,” ujarnya.
Pada revisi RPJMD Jateng target untuk indikator kemiskinan sampai 2023 dikoreksi dari 7,8 % naik 10,27 %, pengangguran terbukanya naik 5,67 %, tapi pertumbuhan ekonomi dipasang turun dari 6.0% menjadi 5,29%.
Pemprov Jateng, lanjut anggota dewan dari PKS ini pemerintah masih beralibi soal Covid 19 yang seolah tidak bisa kendalikan sampai 2023. Padahal KSPN Borobudur, Kawasan Industri Kendal dan Batang terus berjalan.“Masak target pertumbuhan ekonomi 7 persen dari pemerintah pusat, Pemprov Jateng tidak berani pasang minimal diangka 6,2 persen,” kata Hadi.
Dia membandingkan dengan Pemprov Jawa Timur yang mampu mengoptimalkan potensi Perpres 80/2019 soal percepatan ekonomi, sehingga revisi RPJMD cenderung positif di atas RPJMD lama sejak tahun 2021. Semua indikator revisi RPJMD sudah di atas target di 2021, bahkan Pemprov Jawa Timur berani mentarget kontribusi terhadap ekonomi nasional diatas 40% hanya selisih sedikit dari DKI Jakarta.
“Kita perlu banyak belajar ke Jawa Timur. Masih ada waktu untuk melihat kembali semua indikator revisi RPJMD Jateng. Pak Gubernur sudah mencontohkan optimisme dalam menata Jateng harus bisa diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan,” ujarnya.
