Blora, Gatra.com- Bupati Blora Arief Rohman, mendorong perusahaan-perusahaan untuk turut bersinergi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Blora, salah satunya melalui Corporate Social Resposibility (CSR). Bupati menyampaikan agar terkait CSR untuk selalu dilakukan secara transparan kepada masyarakat. Termasuk dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal.
Ini sebagai upaya kita soal CSR transparan, oleh karena itu forum ini nanti saya minta juga melibatkan teman-teman NGO yang sudah mengawal ini. Nanti mekanismenya kita tata, masukan dari teman-teman, selain dari perusahaan kita juga akan melibatkan forum masyarakat, perwakilan dari masyarakat," kata Bupati saat menggelar pertemuan dengan sejumlah perusahaan di Kantor Bappeda, Kamis (27/5).
Bupati menyampaikan, bahwa pihaknya menyerap aspirasi dan usulan dari masyarakat dalam rangka membangun Blora menjadi lebih maju kedepannya. "Karena kita mendapatkan aspirasi dari masyarakat, kita ingin Blora ini dari sisi pembangunan infrastrukturnya berjalan dan dari pembangunan sisi religi keagamaan juga berjalan," ucapnya
Sementara itu Perwakilan dari SKK Migas Jabanusa, Doni, memaparkan terkait teknis CSR di sektor industri hulu migas, Doni mengungkapkan beberapa program yang dilakukan berkaitan dengan sisi ekonomi, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan program ketika terjadi bencana. "Prosedurnya dari sisi CSR setiap tahun teman-teman K3S itu kita minta untuk mengajukan program-program CSR, memang suatu kewajiban kita. Ada keunikan di industri hulu migas ini, saat belum berporduksipun kita menuntut meminta teman-teman K3S untuk menyisihkan sebagian anggarannya untuk kegiatan CSR,"paparnya.
Doni mengungkapkan, dalam menentukan program bisa berdasarkan analisa internal maupun adanya usulan dari daerah. "Biasanya kalau di tempat-tempat lain itu memang prosesnya ada beberapa, ada langsung dari K3S yang melihat dari sekitarnya, ada juga dari misalkan musrenbang desa naik ke kecamatan naik ke kabupaten, itu bisa juga kita lakukan, ataupun ada permintaan langsung dari pemerintah kabupaten. Karena pemkab adaalah stakeholder kita yang mengerti benar dan memahami wilayah kerja di area kita," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi, meminta agar kegiatan-kegiatan CSR dapat tercatat dan terlaporkan dengan baik. Selain itu, turut mendorong agar dibentuknya Forum Pelaksana Tanggung jawab Sosial Perusahaan (FPTSP). "Untuk pembentukan forum pelaksana program CSR forum ini dibentuk pengurus dan anggotanya adalah badan usaha, setelah forum ini terbentuk, mereka akan membahas internal, control part nya yang disebut dengan forum TSP. Saya minta nanti ada laporan dari Januari sampai Mei sudah melaksanakan apa, dan kemudian yang kedepan rencananya apa, ini yang kita bahas," pungkasnya.
