Jakarta, Gatra.com - Rencana penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sembako hingga pendidikan dinilai karena pemerintah hampir bangkrut. Hal itu membuat pemerintah mengambil jalan cepat untuk menggenjot pendapatan.

"PPN ini kan menunjukkan bahwa pemerintah ini hampir bangkrut, gitu ya. jadi pengeluaran naik terus, pendapatan turun terus. langkah yang paling cepat bisa dilakukan ya PPN karena setiap orang kan bertransaksi," ujar ekonom senior Faisal Basri dalam konfrensi pers daring, Ahad (20/6)

Menurut Faisal, rencana tersebut malah akan memperburuk perekonomian yang hancur karena pandemi Covid-19. Sebab, PPN secara tidak langsung akan menekan daya beli di masyarakat.

Bahkan, Faisal menyebut Amerika sebagai negara yang menganut ekonomi liberal tidak sampai memajaki sembako sebagai kebutuhan dasar masyarakat. "Jadi pajak ini regresif sekali. jadi tidak baik buat perekonomian. sembako di Amerika pun tidak dikenakan pajak ya. di negara liberal sekali pun," ucap Faisal

Yang membuat Faisal merasa aneh, rencana pemungutan PPN tersebut berbanding terbalik denagn sikap pemerintah terhadap perusahaan. Pasalnya, pemerintah banyak sekali memberikan insenitif serta keringanan pajak.

"Karena kan aneh, rakyat dipajaki naik, korporasi diturunkan tarif pajaknya. Jadi dari 25 persen tahun lalu, [sekarang] sudah 22 persen. Tahun depan akan diturunkan jadi 20 persen," ungkap Faisal

Lebih lanjut, daripada menarik PPN, Faisal menyarankan pemerintah fokus terhadap pajak pertambangan dan infrastruktur. Sebab, banyak kebocoran dari dua sektor tersebut.

"Saya sudah usulkan itu tuh banyak pajak tambang dan konstruksi yang bocor," ungkap Faisal.