Brisbane, Gatra.com- Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka) mengumumkan hasil peluncuran kampanye untuk intervensi Dewan Keamanan PBB di Papua Barat. "Peluncuran ini telah dilakukan pada tanggal 26 Juni 2021 di Brisbane, Australia, namun kami baru umumkan bersamaan dengan peringati Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli," kata juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom. Menurut Sebby, proklamasi pada 1 Juli 1971 terjadi di Kampung Waris, di Tanah Tabi, Papua Barat.
Sebby mengklaim, proklmasi ini telah diakui secara de fakto, dan berhasil mendirikan Kantor OPM di seluruh dunia termasuk di Senegal. "Deklarasi ini juga menolak hasil PEPERA 1969 yang cacat secara hukum dan moral. Bangsa Papua klaim penuh atas semua embrio negara West Netherland New Guinea yang mana pemerintah kolonial Belanda siapkan, dan pernah umumkan pada 1 Desember 1961," katanya.
"Dengan dasar ini, badan diplomatik TPNPB-OPM bersama semua pendukungnya di Australia telah berhasil meluncurkan kampanye internasional untuk Intervensi Pasukan Perdamaian PBB ke West Papua," katanya.
"Peluncuran kampanye intervensi Dewan Keamanan PBB ini dilakukan karena perang konflik bersenjata antara pasukan TPNPB-OPM dan TNI/Polri masih berlanjut dan eskalasi pun meningkat dan krisis kemanusiaan sangat serius," kilahnya.
Pimpinan Badan Diplomatik TPNPB-OPM, Akouboo Amatus Douw dalam meluncurkan Kampanye Intervensi Dewan Keamanan PBB di West Papua, 26 Juni 2021, di Brisbane.
Hadir dalam peluncuran itu, Komisi Perdamaian dan Keadilan (Keuskupan Katolik, Brisbane), akademisi, kelompok hak asasi manusia, ahli mediasi dari Institut Studi Perdamaian dan Konflik (Australia), perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Asosiasi Australia, politisi Australia, pengungsi suaka politik dari Papua Barat, Juru Bicara KOMNAS TPNPB-OPM dan pendukung Papua Nugini.
Isu yang disorot meliputi pemindahan ilegal West Papua ke Indonesia, berbagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional, penindasan yang sedang berlangsung, konflik militer saat ini di daerah dataran tinggi termasuk Ndugama, Intan Jaya, Timika, Puncak, Paniai, Deiyai, dan Dogiya.
Dewan Diplomatik TPNPB-OPM menyerukan intervensi kemanusiaan segera Dewan Keamanan PBB dan semua negara anggota PBB seperti yang diadvokasi. Apakah pertemuan itu mengungkap bahwa Gereja (Keuskupan) dan Papua Nugini mendukung OPM?
