Jakarta, Gatra.com - Adanya varian baru virus corona (varian Lambda) yang saat ini telah menyebar di 29 negara Amerika Latin, membutuhkan perhatian tersendiri. Terlebih angka infeksi wabah corona di Indonesia terus mengalami peningkatan. Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, keberadaan varian Lambda perlu diantisipasi dengan kebijakan pengetatan akses masuk ke Indonesia.

“Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi ada di Indonesia. Sangat besar kemungkinan hal ini, karena longgarnya kebijakan akses masuk Indonesia,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Kamis (1/7/21).

Politikus PKS itu merujuk pada pandangan beberapa ahli epidemiologi yang mengeritik kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. “Padahal, rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari. Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Sukamta memandang kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah belum mengatur secara tegas soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia. Ia mengimbau kepada pemerintah untuk mengetatkan protokol masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia, melalui bandara, pelabuhan, dan pintu-pintu perbatasan.

“Sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari Cina, juga ratusan warga India, semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes Covid-19,” ungkapnya.

Dirinya meminta pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan warga masyarakat. Kebijakan yang inkonsisten dan juga cenderung longgar akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus corona. “Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah,” kata Sukamta.

Pemerintah, lanjut Sukamta, perlu memperbaiki aspek komunikasi khususnya dalam hal penanganan Covid-19. “Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian Covid. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan,” pungkasnya.