Jakarta, Gatra.com - Politisi PKS, Mardani Ali Sera menilai kondisi saat ini tidak dapat dielakkan bahwa fasilitas kesehatan di tanah air tengah kolaps diserang penyebaran virus Covid-19. Pemerintah pun, menurutnya, terlihat kalang kabut menghadapi kondisi pandemi saat ini.
Politisi PKS ini meminta pemerintah agar mengambil sejumlah langkah luar biasa untuk mengatasi polemik ini. Dirinya pun memberikan solusi jangka pendek yang dapat diambil oleh pemerintah.
“Harus ada kepastian tersedianya tabung-tabung oksigen ke berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan Covid 19. Perbanyak pasokan dan stasiun pengisian oksigen, kerjasama dengan industri juga bisa pemerintah lakukan.” ungkapnya saat dihubungi pihak Gatra (06/07).
Lebih lanjut, Mardani meminta pemerintah untuk turut memastikan pasokan obat-obatan yang diperlukan untuk pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit dan apotik rujukan. Pemerintah harus menjamin ketersediaannya.
“Sama seperti ketersediaan oksigen, banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya dapat obat.” ungkap Mardani.
Dalam memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen, jelas Mardani, pemerintah harus memberikan tindakan tegas pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berniat mengambil keuntungan besar dengan melakukan penimbunan dan menjual jauh di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan itu Mardani juga menyinggung terkait masih diperbolehkannya warga negara asing (WNA) ke Indonesia di tengah penerapan pemabatas kepada masyarakat. Mardani melihat hal tersebut sebagai bentuk tarik ulur kebijakan yang masih didominasi oleh kepentingan ekonomi. Menurutnya, sudah seharusnya terdapat sinkronisasi antarpejabat dan lembaga di mana konsistensi ucapan dan perbuatan wajib berjalan beriringan.
“Jangan lagi terjadi pembatasan dengan PPPKM namun masih menerima tamu asing seperti kedatangan TKA, ataupun ketiadaan oksigen karena gencar ekspor ke India dan pada akhirnya kita kurang siap menghadapi permintaan dalam negeri.” tegas Mardani.
Mardani lantas menyoroti kebijakan pemerintah dalam pengarahan aparat keamanan serta ancaman hukuman kepada masyarakat yang melanggar PPKM Darurat. Ia menilai bahwa di situasi yang serba sulit seperti saat ini, dukungan masyarakat tidak akan bisa dipaksakan melalui langkah tersebut.
Menurutnya, sudah saatnya Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk bekerja lebih keras dan mengerahkan sumber daya yang tersisa. Salah satunya dapat dilakukan dengan merangkul kepala daerah yang terbukti memiliki gagasan progresif, begitu juga dengan kelompok masyarakat lain tanpa harus menaruh curiga lagi latar belakangnya.
Sebagai penutup, Mardani menilai bahwa sejatinya kebijakan PPKM Darurat ini bisa memperlambat lonjakan kasus positif, namun hasilnya akan tetap kurang efektif bila dirancang dengan gagasan ekonomi di atas segalanya.
“Pemerintah harus mengubah paragdimanya, jika tidak masyarakat akan terus membayar harga tertinggi dalam memerangi pandemi.” pungkasnya.
