Jakarta, Gatra.com – Pemerintah terus berupaya mencegah penularan infeksi Covid-19. Hingga kini, pola 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), 3T (tracing, testing, treatment), serta vaksinasi masih menjadi andalan utama.
Terkait disiplin protokol kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, terdapat sebanyak 95.223 anggota Duta Perubahan Perilaku (DPP). Saat ini, BNPB tengah melakukan penambahan atau penebalan anggota DPP sekitar 18.000 orang.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh, menjelaskan, penebalan tersebut terdiri atas dua jenis, yakni DPP Gerakan yang berisi mahasiswa dari berbagai kampus, serta DPP Terstruktur yang beranggotakan penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Sebenarnya, efektivitas yang paling cepat jika kita bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” ungkapnya dalam diskusi daring bertajuk ‘Resiliensi Menghadapi Pandemi Covid-19 Gelombang Kedua’, Kamis (15/7).
Akan tetapi, upaya menegakkan disiplin protokol kesehatan memang relatif sulit dalam pelaksanaan di lapangan. Sebab, ada tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa tertangani negara secara keseluruhan.
Selain itu, peredaran isu hoaks yang menyebut Covid-19 tidak nyata juga masih ada yang mendengungkan. Hal ini tentu saja mengakibatkan konflik dalam masyarakat dan mengganggu kinerja pemerintah memerangi pandemi Covid-19.
“Kami terus mengupayakan agar masyarakat memahami kondisi saat ini sehingga dapat mengubah perilaku masyarakat lebih taat 3M. Tentu kami juga perlu mengomunikasi terus kepada masyarakat,” ungkapnya.
