Jakarta, Gatra.com - Koalisi Warga LaporCovid-19 telah menerima setidak-tidaknya 161 laporan terkait dengan keluhan masyarakat, selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan pada 3 Juli-20 Juli 2021 lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Yemiko Happy, Relawan LaporCovid-19, melalui Zoom saat konferensi pers bertajuk "Evaluasi PPKM Darurat 3-20 Juli 2021", yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Lapor Covid 19 pada Kamis, (22/7).

Ia menyebut laporan harian paling banyak selama PPKM Darurat tersebut itu jatuh pada tanggal 8 Juli 2021, yaitu sebanyak 17 laporan. Serta laporan terbanyak berasal dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang sejumlah 58 laporan, lalu disusul 51 laporan dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sebanyak 20 laporan.

Kemudian Yemiko menguraikan keluhan para warga. Di mana, yang paling banyak itu adalah soal pencarian Rumah Sakit (RS) atau tempat isolasi dengan 40 laporan. Diikuti oleh 26 laporan terkait pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta 25 laporan soal konsultasi online atau daring.

"Pelayanan puskesmas itu seperti ada orang yang isoman [isolasi mandiri], tetapi tidak mendapatkan kesempatan atau tidak diperhatikan oleh puskesmas. Sehingga, dalam artian ini masyarakat menjadi khawatir, menjadi takut dengan apa yang mereka alami. Jadi itu perihal pelayanan primer ya," tuturnya.

"Saya minta tolong untuk bantuan RS manapun untuk mama saya sekarang, sudah 7 hari isoman kondisinya menurun terus dan mengandalkan oksigen. Sudah ke beberapa RS baik pagi-malam tetap disuruh tunggu tanpa kejelasan, tanpa informasi atau pencatatan apapun," tulis salah satu warga yang melapor ke LaporCovid-19, Tangerang, (3/7). 

"Saya isoman tapi enggak dapat obat dari pemerintah," kata warga yang lain yang melapor ke koalisi warga tersebut, Tangerang, (17/7). 

Selanjutnya, kata Yemiko, ada 17 laporan mengenai keluhan masyarakat terhadap pemerintah. "Keluhan terhadap pemerintah ini sebenarnya banyak ya, termasuk juga misalnya pada tataran birokrasi terbawah seperti ketua RT [Rukun Tetangga] dan RW [Rukun Warga] itu tidak tanggap terkait dengan kasus [COVID-19] ya. Cenderung mengabaikan masyarakat yang melakukan isoman," ujarnya. 

"Jadi, ada beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi ya oleh warga selama PPKM Darurat ini dan itu cukup banyak," tandas Yemiko.