Jakarta, Gatra.com- Laporan terbaru dari International Institute for Sustainable Development (IISD), WWF Indonesia dan Marine Change menyebutkan beberapa bentuk bantuan pemerintah dapat mengakibatkan upaya penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing). Selain itu, dalam jangka panjang juga tidak efektif dalam mendukung komunitas perikanan, khususnya untuk para nelayan.

Penulis utama laporan, Anissa Suharsono menuturkam bahwa sudah selayaknya dilakukan evaluasi untuk beberapa bentuk bantuan yang diberikan pemerintah. “Efektivitas dari berbagai kebijakan tersebut harus segera dievaluasi,” ujar Peneliti kebijakan untuk program energi IISD dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/7).

Studi ini menemukan bahwa bantuan kepada sektor perikanan  telah menjadi sasaran kebijakan penting bagi pemerintah pusat maupun provinsi.  Bantuan Indonesia pada perikanan signifikan dalam arti absolut,  yaitu sekitar Rp 2,06  triliun (US$144 juta) pada  tahun 2018 hingga Rp11,01  triliun (US$771 juta) pada  tahun 2019. Masih relatif  terbatas karena besarnya sektor  tersebut yang bernilai sekitar Rp 179  triliun (US$12,5 miliar).

Sebagai perbandingan, sepanjang  tahun 2016-2018,  39 negara  yang menyerahkan data terkait bantuan pemerintah bagi sektor perikanan kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa rata-rata bantuan tahunan  yang diberikan kepada sektor perikanan berjumlah US$9,4 miliar. 

Jumlah ini juga Mendukung Perikanan Tangkap Laut secara Berkelanjutan:  Tinjauan atas bantuan pemerintah pusat dan provinsi terhadap perikanan tangkap laut di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan bantuan  yang diberikan kepada sektor pertanian  yang bernilai sekitar US$29,3 miliar pada  tahun 2019. 

Di level pusat, kebijakan bantuan bahan bakar, berbagai program pengembangan pembangunan, pemeliharaan dan akses terhadap infrastruktur perikanan secara bersama-sama menyumbang sekitar 90% terhadap seluruh bantuan yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 hingga 2020.

Namun, sistem distribusi bahan bakar saat ini mewakili sekitar 50% dari bentuk bantuan tahunan pemerintah pusat terhadap sektor perikanan pada 2017 hingga 2020 dapat memicu penangkapan ikan secara berlebihan.

Penelitian awal juga menunjukkan bahwa bantuan bahan bakar lebih menguntungkan pemilik kapal ketimbang para nelayan yang seharusnya adalah sasaran utama dari program ini. Bantuan ini juga sulit diakses oleh komunitas perikanan di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, industri pembuatan kapal dan upaya peningkatan pendapatan, pemasaran, dan promosi dari masyarakat perikanan atau manajemen perikanan hanya memperoleh nilai bantuan yang cukup kecil.

Di level provinsi, bentuk bantuan difokuskan pada pemberian dan modernisasi kapal penangkap ikan, termasuk mesin-mesin dan peralatan penangkap ikan, yang besarnya 60-80% dari total pengeluaran para nelayan di Maluku dan Sulawesi Utara.

“(Padahal) Sektor perikanan adalah salah satu kunci bagi pengembangan berkelanjutan di Indonesia, karena merupakan sumber penting untuk pangan, penyedia lapangan kerja, dan pendapatan,” kata Manajer Perikanan dan Akuakultur di WWF Indonesia, Cut Desyana.

Meskipun ada ketidakpastian mengenai kesetaraan dan keefektifan dalam membantu kelompok nelayan yang paling rentan, bentuk-bentuk bantuan ini sebagian besar ditargetkan untuk penangkapan ikan pelagis, yang status stok untuk sebagian di antaranya sudah berada di level fully-exploited bahkan over-exploited.

Berbagai bentuk dukungan di tingkat provinsi tersebut berisiko meningkatkan kapasitas penangkapan berlebihan di WPP lainnya. "Memastikan bantuan pemerintah bisa mendukung kemampuan sektor perikanan untuk menyediakan ketahanan pangan dan mata pencaharian bagi penduduk lokal secara berkelanjutan, menjadi sangat penting.”

Laporan IISD, WWF Indonesia dan Marine Change ini menunjukkan bahwa dibutuhkan peningkatan transparansi sehubungan dengan bantuan pemerintah pusat maupun provinsi terhadap sektor perikanan. Walaupun beberapa informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran tersedia melalui publikasi pemerintah maupun situs resmi di sejumlah provinsi, tapi kebanyakan data tersebut  tidak lengkap atau bersifat terlalu generik, ujar sejumlah peneliti lainnya.

Pemerintah sebaiknya melakukan kajian mendalam terhadap dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari bantuan bahan bakar di tingkat pusat, dan kategori dukungan biaya tetap di tingkat provinsi, "bahkan jika perlu mereformasi kebijakan ini,” kata Sari Tolvanen dari Marine Change.

Efektivitas dukungan perikanan Indonesia harus dipantau dengan menggunakan indikator keberhasilan yang tidak hanya berfokus pada kenaikan produksi, “melainkan mempertimbangkan status stok serta sejauh mana bantuan menjangkau kelompok sasaran yang paling rentan,” pungkas Tolvanen.